BANDA ACEH - Kabid Hukum Pusat Studi Masyarakat dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswara Pramoda Wardani menilai, anggaran untuk instansi vertikal yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), tidak berhak untuk diberikan. Berdasarkan survey, Aceh merupakan daerah terbesar yang pernah menganggarkan anggaran untuk TNI-POLRI.
Dalam setiap tahun, Jaleswara menjelaskan, instansi vertikal telah mendapatkan anggaran 1,3 persen dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
"Ini patut dipertanyakan. Instansi vertikal TNI atau Polri itu sudah jelas anggaranya diberikan dari APBN, tidak ada dalam undang-undang APBD harus diberikan juga untuk instansi vertikal," kata Jaleswara kepada acehonline.info, di Banda Aceh.
Peneliti LIPI yang juga pengamat anggaran militer ini mengaku, pernah melakukan survey dan mendapatkan Aceh daerah yang paling besar di Indonesia, yang memberikan anggaran kepada instansi vertikal dalam APBD.
"Pada tahun 2005 ketika melakukan survey, Aceh sudah memberikan anggaran kepada instansi vertikal. Dan ada tahun-tahun, dimana Aceh merupakan daerah yang paling besar memberikan anggaran ke instansi vertikal. Yang disayangkan setiap kabupaten/kota juga menganggarkan anggaran tersebut," jelasnya.
Ia berharap, kepada pemerintah daerah yang ada di Indonesia, khususnya Aceh, agar tidak memberikan anggaran kepada instansi vertikal, dikarenakan hal tersebut sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan anggaran dalam APBD.
"Kami berharap kepada masyarakat atau LSM anti korupsi, agar terus mengawal anggaran yang ada disetiap daerah masing-masing. Anggaran itu jangan dilihat angkanya saja, tapi juga dilihat dimana angka itu diletakkan," harapnya
No comments:
Post a Comment