Showing posts with label Artikel dan Berita Listrik Nasional. Show all posts
Showing posts with label Artikel dan Berita Listrik Nasional. Show all posts

Thursday, April 28, 2011

Tentang Panas Bumi

Energi Geo (Bumi) thermal (panas) berarti memanfaatkan panas dari dalam bumi. Inti planet kita sangat panas- estimasi saat ini adalah,500°C (9,932° F)- jadi tidak mengherankan jika tiga meter teratas permukaan bumi tetap konstan mendekati 10°C-16°C (50°F-60°F) setiap tahun. Berkat berbagai macam proses geologi, pada beberapa tempat temperatur yang lebih tinggi dapat ditemukan di beberapa tempat.



Menempatkan panas untuk bekerja

Dimana sumber air panas geothermal dekat permukaan, air panas itu dapat langsung dipipakan ke tempat yang membutuhkan panas. Ini adalah salah satu cara geothermal digunakan untuk air panas, menghangatkan rumah, untuk menghangatkan rumah kaca dan bahkan mencairkan salju di jalan.

Bahkan di tempat dimana penyimpanan panas bumi tidak mudah diakses, pompa pemanas tanah dapat membahwa kehangatan ke permukaan dan kedalam gedung. Cara ini bekerja dimana saja karena temparatur di bawah tanah tetap konstan selama tahunan. Sistem yang sama dapat digunakan untuk menghangatkan gedung di musim dingin dan mendinginkan gedung di musim panas.

Pembangkit listrik

Pembangkit Listrik tenaga geothermal menggunakan sumur dengan kedalaman sampai 1.5 KM atau lebih untuk mencapai cadangan panas bumi yang sangat panas. Beberapa pembangkit listrik ini menggunakan panas dari cadangan untuk secara langsung menggerakan turbin. Yang lainnya memompa air panas bertekanan tinggi ke dalam tangki bertekanan rendah. Hal ini menyebabkan "kilatan panas" yang digunakan untuk menjalankan generator turbin. Pembangkit listrik paling baru menggunakan air panas dari tanah untuk memanaskan cairan lain, seperti isobutene, yang dipanaskan pada temperatur rendah yang lebih rendah dari air. Ketika cairan ini menguap dan mengembang, maka cairan ini akan menggerakan turbin generator.

Keuntungan Tenaga Panas Bumi

Pembangkit listrik tenaga Panas Bumi hampir tidak menimpulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Tenaga ini juga tidak berisik dan dapat diandalkan. Pembangkit listik tenaga geothermal menghasilkan listrik sekitar 90%, dibandingkan 65-75 persen pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Sayangnya, bahkan di banyak negara dengan cadangan panas bumi melimpah, sumber energi terbarukan yang telah terbukti ini tidak dimanfaatkan secara besar-besaran.

sumber: greenpiece indonesia

Isu Pemanasan Global

Pemanasan global dan polusi dan pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan bahwa ada ancaman di seluruh dunia. Selimut ini polusi dunia, perangkap panas dan membuat efek rumah kaca yang mempengaruhi atmosfir bumi. Semua ini berdampak pada persediaan air bersih, kesehatan masyarakat, pertanian, pantai, hutan, dan banyak lagi.

Energi bersih, terbaharukan dan ramah lingkungan



Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

Pemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan, terutama karena tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca, sehingga perlu didorong dan dipacu perwujudannya; pemanfaatan panas bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi

Potensi energi panas bumi di Indonesia mencakup 40% potensi panas bumi dunia, tersebar di 251 lokasi pada 26 propinsi dengan total potensi energi 27.140 MW atau setara 219 Milyar ekuivalen Barrel minyak. Kapasitas terpasang saat ini 1.194 atau 4% dari seluruh potensi yang ada.

sumber: PERTAMINA GeoThermal Energy



PANAS BUMI DI INDONESIA: PROBLEM SOLVER ATAU PROBLEM MAKER?

Kalau kita membaca judul di atas, terbayang betapa berat beban yang harus ditanggung pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan panas bumi. Dari sekian banyak stakeholders pengembangan panas bumi, paling tidak ada 3 pihak utama, yaitu pengembang panas bumi, PLN sebagai pembeli dan pemerintah sebagai regulator.

Mengapa sampai ada pertanyaan di atas? Ini dikarenakan banyak pihak yang berpendapat, yang mengisyaratkan ketidakyakinan, apakah pengembangan panas bumi merupakan langkah yang strategis, tepat, dan ekonomis buat Negara ataukah malah sebaliknya, akan memberikan beban kepada Negara ini. Meskipun pada sisi yang lain, banyak pihak juga yang optimis bahwa panas bumi akan memberikan solusi terhadap kekurangan pasokan listrik nasional. Pertanyaan yang sering diutarakan adalah pada harga beli listrik berapa yang harus ditanggung oleh PLN.

Panas Bumi

Seperti diketahui dari data Pemerintah, bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 40% cadangan dunia, yaitu mencapai 27.000 MW. Jumlah yang sangat besar apabila dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penyediaan listrik nasional. Sampai sejauh ini, pemanfaatannya hanya sebesar 1.196 MW (4.4%) saja yang berasal dari 7 pembangkit listrik yaitu di Jawa, Sulawesi dan Sumatera Utara. Mengapa baru sebesar itu? Dalam kebijakan energy-mix ditargetkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia harus sudah dapat memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi minimum 5% (atau lebih dari 1.350 MW) terhadap konsumsi energi nasional. Berdasarkan milestone-nya, sesuai yang termuat dalam Blue Print Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025, diperlukan penambahan lebih dari 5.000 MW Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) sebelum tahun 2015. Hal ini kemudian tertuang dalam Rencana Proyek Kelistrikan 10.000 MW Tahap Kedua antara tahun 2010-2015.

Panas Bumi di Indonesia

Dari beberapa artikel yang Penulis baca, kebutuhan listrik nasional akan meningkat antara 6-10% per tahun. Dari data PLN Jawa Bali, beban puncak dari Januari sampai dengan April 2010 berkisar antara 14.000-17.000 MW (80% dari beban nasional). Apabila dihitung rata-rata sebesar 16.000 MW, maka kebutuhan listrik nasional saat ini menjadi sekitar 20.000 MW. Rata-rata margin cadangan listrik nasional saat ini adalah 20% sedangkan persentase margin yang ideal diasumsikan sebesar 35%. Dengan mempertimbangkan kehilangan listrik secara nasional rata-rata sebesar 10% (tahun 2009), maka jumlah listrik yang harus tersedia pada kuartal pertama 2010 menjadi sekitar 29.000 MW. Tingkat elektrifikasi nasional sampai dengan Oktober 2009 baru sebesar 64% (masih di bawah 50% untuk Indonesia bagian timur, sedang Jakarta hampir 100%). Target PLN adalah 80% pada tahun 2014, terutama akan tercapai dengan masuknya pengusahaan listrik oleh swasta. Bagaimana kebutuhan listrik nasional sebesar itu dapat terpenuhi? Direktur Utama PT PLN (Persero) sebelum Dahlan Iskan, Fahmi Mochtar pernah mengatakan bahwa ada 4 tantangan utama yang menjadi penghambat percepatan penyediaan energi listrik nasional yaitu keseimbangan antara supply dan demand, tarif dan subsidi, optimalisasi "fuel mix" serta keamanan penyediaan energi primer. Dari situs Berita Indonesia, April 2009, kapasitas pembangkitan pada tahun 2009 adalah sebesar 29.705 MW (Jawa-Bali 22.302 MW dan di luar Jawa-Bali sebesar 7.403 MW). Dari data ini dapat dilihat bahwa margin cadangan listrik yang kita punyai relatif kecil. Inilah salah satu penyebab mengapa masih sering terjadi shortage listrik di Jawa-Bali.



Kamojang

Sejauh mana cadangan energi nasional mampu menjawab tantangan kebutuhan listrik di atas? Menurut dokumen Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Siaran Pers Nomor 24/HUMAS DESDM/2008 pada bulan April 2008 tentang Membangun Ketahanan Energi Nasional, disebutkan bahwa pada April 2008, cadangan dan produksi energi Indonesia terdiri dari Minyak Bumi dengan sumber daya 56,6 miliar barel, cadangan 8,4 miliar barel, produksi 348 juta barel dan rasio cadangan/produksi 24 tahun. Gas bumi dengan sumber daya 334,5 TSCF, cadangan 165 TSCF, produksi 2,79 TSCF dan rasio cadangan/produksi 59 tahun. Batubara dengan sumber daya 90,5 miliar ton, cadangan 18,7 miliar ton dan produksi 201 juta ton, sedangkan rasio cadangan/produksi 93 tahun. Coal Bed Methane (CBM) dengan sumber daya 453 TSCF. Tenaga air 75,67 GW, panas bumi 27 GW, mikro hydro 0,45 GW, biomass 49,81 GW, tenaga surya 4,8 kWh/m2/day, tenaga angin 9,29 GW dan uranium 3 GW untuk 11 tahun (hanya di Kalan, Kalimantan Barat). Dari cadangan yang tersisa, bahan bakar fosil akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan mengandalkan sumber energi dari fosil maka akan ada ketergantungan yang tinggi terhadap harga pasar dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan/devisa dari ekspor bahan bahan bakar fosil tersebut karena pemanfaatan di dalam negeri. Panas bumi mempunyai keunikan secara alami yang tidak dipunyai oleh sebagian besar jenis energi yang lain, diantaranya adalah bahwa hasil dari panas bumi tidak dapat di-ekspor, hanya dapat dimanfaatkan di lokasi asal panas bumi tersebut dihasilkan, ramah lingkungan untuk mendukung usaha pemerintah merespon isu global warming, merupakan energi terbarukan, pengusahaannya tidak memerlukan lahan yang luas, tingkat keandalan pembangkit yang tinggi sehingga menjadi dapat alternative base-load dari PLN, bebas dari risiko kenaikan harga bahan bakar fosil, tidak tergantung dari cuaca, dan pada akhirnya dapat menggantikan sebagian dari bahan bakar fosil yang makin habis.

Pengusahaan panas bumi mempunyai keunikan dibandingkan dengan energi yang lain. Produksi dari pengusahaan hulu adalah uap panas yang sebagian besar akan dipakai untuk menggerakkan sudu-sudu pembangkit listrik. Kapasitas dan jenis pembangkit listrik dirancang dengan mempertimbangkan parameter-parameter tertentu; terutama karakteristik uap, cadangan yang tersedia di reservoir, kemampuan produksi uap per sumur, dan kondisi lokasi untuk tempat pembangkit. Hal-hal tersebut akan menentukan besarnya investasi yang akan ditanamkan. Skema pengusahaan dari hulu (produksi uap) ke hilir (produksi listrik) ini dikenal dengan skema total project. Pengusahaan dapat juga mengusahakan produksi uapnya saja, kemudian dijual ke pihak lain seperti yang terjadi di wilayah Gunung Salak, Drajat dan Lahendong. Pada saat ini investor secara umum lebih tertarik dengan skema pengembangan total project. Hal ini dapat dipahami karena dengan skema total project, pengembang dapat menjamin kepastian tidak adanya keterlambatan pemanfaatan produksi uap menjadi listrik. Namun demikian, baik skema parsial maupun total project, pengembang haruslah mendapatkan kepastian bahwa produksi uap dan listriknya dibeli dengan harga yang wajar oleh pembeli, dalam hal ini PLN. Karena PLN adalah pembeli tunggal listrik hasil pengusahaan tersebut, maka wajar apabila sebelum pengembang memutuskan suatu investasi, mulai dari mengikuti lelang wilayah panas bumi, eksplorasi dan eksploitasi, sudah harus diketahui berapa harga listrik yang akan diterima kalau berhasil memproduksi uap dan listrik. Hal ini berbeda dengan pengusahaan batubara dan migas, yang hasil produksinya dapat dijual bebas ke pasar dengan harga pasar. Karena itu dengan adanya beberapa lelang WKP yang melelangkan harga jual listrik sebagai penentu, dapat dikatakan sebagai langkah terobosan Pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan pembangkit listrik panas bumi. Penentuan harga beli listrik ini sempat lama ditunggu oleh para pengembang, dan setelah melalui beberapa perubahan peraturan, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32/2009 pada tanggal 4 Desember 2009, yang menetapkan harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik oleh PLN dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 9,70 sen US$/Kwh. Harga ini sama dengan harga beli listrik yang diusulkan oleh API (Asosiasi Panas Bumi Indonesia), namun lebih tinggi dari usulan PLN yaitu sebesar 7,6 sen US$/Kwh. Usulan API dibarengi dengan rekomendasi bahwa project IRR yang menarik untuk pengembang adalah 16%, lebih tinggi dibandingkan dengan usulan PLN sebesar 12%. JICA/BKF-DEPKEU melakukan kajian harga beli listrik panas bumi dan hasilnya adalah sebesar 11,9 sen US$/Kwh. Perbandingan yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Apakah besaran maksimum harga beli di atas memberikan dampak positif sehingga membuat para pengembang tertarik dan segera menanamkan investasi? Dari beberapa kesempatan dan berdasarkan uraian di beberapa media, nampaknya pengembang dapat menerima ceiling price yang dikeluarkan, namun masih menyisakan kebimbangan; diantaranya adalah apakah PLN akan membeli listrik dengan hasil lelang WKP? Bagaimana dengan key terms and conditions dari Electricity Sales Contract-nya (ESC)? PLN dalam banyak kesempatan masih meyakini bahwa harga beli listrik panas bumi seharusnya sama atau lebih rendah dari batubara. Masih menurut studi JICA (West JEC), harga beli listrik batubara berfluktuasi tergantung dari harga pasar batubara. Pada harga pasar tertentu, harga beli listrik dari batubara memang masih lebih rendah dari harga beli listrik panas bumi. Dengan memakai harga listrik panas bumi hasil studi JICA, sepanjang harga pasar batubara tidak lebih dari US$ 135 per ton, maka harga beli listrik batubara masih lebih rendah dari harga beli listrik panas bumi. Hal ini tentu menyisakan pertanyaan apakah harga batubara dapat bertahan di bawah harga tersebut dalam 30 tahun ke depan seiring dengan makin menipisnya cadangannya? Bagaimana dampaknya terhadap ketahanan dan swasembada energi nasional?

Tabel 1: Harga Pembelian PLTP dengan Kapasitas 110 MW (Base Price, sen US$/Kwh)


Tabel 2: Harga Listrik Pembangkit Batubara (PLTU) Hasil Studi JICA (West JEC)


Dengan memperhitungan keunikan panas bumi, JICA (West JEC) menyatakan bahwa totalbiaya pembangkit listrik PLTU (batubara) adalah sen 17,7 sen US$/kwh, lebih mahal sebesar 5,8 sen US$ per kwh dibandingkan dengan panas bumi. Perbedaan ini disebabkan oleh selisih efisiensi pembangkit, kesempatan mendapatkan devisa dari ekspor batubara, selisih pendapatan pajak serta biaya lingkungan yang harus dibebankan untuk pengusahaan batubara.

Apakah harga beli listrik panas bumi sebesar di atas tidak memberikan beban subsisi yang semakin besar ke Negara? Memang, banyak pihak yang mengatakan bahwa sejalan dengan pengembangan panas bumi sebagai sumber tenaga listrik, maka biaya subsidi yang akan ditanggung Negara akan meningkat. Hal ini tidak tepat. Seperti diketahui bahwa BPP (Biaya Pokok Penyediaan) PLN tahun 2009 adalah sebesar US$ 10 sen sedangkan harga tertinggi listrik panas bumi yang ditetapkan adalah US$ 9,7 sen. Sehingga harga beli listrik pada lokasi yang sama (electricity grid) panas bumi secara nasional masih lebih rendah dari BPP. Dengan berjalannya waktu dan dengan terambilnya porsi listrik dari tenaga diesel yang tergantikan oleh sumber panas bumi misalnya, maka BPP tentu akan turun sehingga harga beli listrik panas bumi tidak lagi lebih rendah dari BPP.

Dari semua uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa pengusahaan tenaga listrik dari panas bumi merupakan salah satu solusi yang tepat; terutama untuk menambah tingkat elektrifikasi nasional, meningkatkan ketahanan Negara dan swasembada di bidang listrik karena pemanfaatan sumberdaya lokal yang secara karakteristik harus dimanfaatkan di tempat (non-exportable), mendukung penuh upaya Negara dalam menurunkan efek global warming, dan di atas semua itu, pemanfaatan sumberdaya panas bumi, secara integral, tidak memberikan beban subsidi yang lebih besar kepada Negara. Salah satu kunci sukses percepatan pengembangan sumberdaya panas bumi adalah response yang cepat dari PLN dalam pencapaian kesepakatan dengan para pengembang PLTP, baik dari sisi harga beli listrik maupun dalam kesepakatan ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang penting dalam kontrak pembelian listrik. Dan pada akhirnya, kelengkapan dan ketersediaan peraturan-peraturan pendukung secara cepat dan akurat tentu sangat diperlukan oleh PLN dan para pengembang untuk bersama-sama memajukan bangsa dan Negara ini.

Semoga...

Catatan Tentang Penulis
Win Sukardi (Ir., M. Eng, MM, MBA, M. Hum, C.P.M.), salah satu pemerhati energi dan alumni Teknik Mesin UB-1987.

sumber: 123teknik.com (media informasi ikatan alumni fakultas teknik universitas brawijaya)

Friday, June 18, 2010

Unduh Buku-Buku Teknik Elektro Gratis

Kali ini "Dunia Listrik" akan memberikan tautan untuk mengunduh buku-buku teknik elektro gratis, diantaranya adalah:
- Basics Of Electrical Engineering – 10,60 MB
- Circuit Analysis I with MATLAB Computing and Simulink SimPowerSystems Modeling – 5,00 MB
- Design of Electrical Services for Buildings, 4th edition – 4,50 MB
- Emerging Techniques in Power System Analysis – 2,70 MB
- Guide to Electric Power Generation, 2nd edition – 2,50 MB
- Lightning Protection (Iet Power and Energy) – 10,00 MB
- Lighting Control: Technology and Applications - 33,00 MB
- Linear Electric Actuators and Generators – 6,30 MB
- Modern Control Theory – 11,86 MB
- Modern Power Systems Analysis - 4,00 MB
- Power Electronics: Converters, Applications and Design – 12,00 MB
- Power Quality in Electrical Systems
- Transforms and Applications Handbook 3rd Edition (Electrical Engineering Handbook) – 16,40 MB

***Pilih salah satu tautan yang ada, kemudian "Copy dan Paste" tautan yang diberikan ke jendela browser anda***


Transforms and Applications Handbook 3rd Edition (Electrical Engineering Handbook) – 16,40 MB

Author(s): Alexander D. Poularikas, "Transforms and Applications Handbook
Publisher: CRC
Date : 2010
Pages : 911
Format : PDF
OCR :
Quality :
Language : English
ISBN-10 : 1420066528

http://www.megaupload.com/?d=XYVPMCR5

http://uploading.com/files/1e68c7ff/1420066528_Transforms.rar/




Circuit Analysis I with MATLAB Computing and Simulink SimPowerSystems Modeling – 5,00 MB

Author(s): Steven Karris
Publisher: Orchard Publications
Date : 2009
Pages : 618
Format : PDF
OCR :
Quality :
Language : English
ISBN-10 : 1934404179

http://www.megaupload.com/?d=Y1APTXTF

http://uploading.com/files/e6b1c8c6/1934404179Circuit1.rar/




Modern Power Systems Analysis - 4,00 MB

Author(s): Xi-Fan Wang, Yonghua Song, Malcolm Irving
Publisher: Springer
Date : 2008
Pages : 561
Format : PDF
OCR :
Quality :
Language : English
ISBN-10 : 038772852X

http://www.megaupload.com/?d=SJQ7NVS6

http://uploading.com/files/9294bd87/038772852XPowerSystems.rar/




Lighting Control: Technology and Applications - 33,00 MB

Author(s): Robert Simpson
Publisher: Focal Press
Date : 2003
Pages : 576
Format : PDF
OCR :
Quality :
Language : English
ISBN-10 : 0240515668

http://www.filefactory.com/file/b213hhh/n/0240515668LightingControl_Technology.rar

http://uploading.com/files/7349m231/0240515668LightingControl.rar/




Lightning Protection (Iet Power and Energy) – 10,00 MB

Author(s): Vernon Cooray
Publisher: The Institution of Engineering and Technology
Date : 2009
Pages : 1070
Format : PDF
OCR :
Quality :
Language : English
ISBN-10 : 0863417442

http://www.megaupload.com/?d=2HLUSR60

http://uploading.com/files/ab1ce49d/0863417442Lightning.rar/




Emerging Techniques in Power System Analysis – 2,70 MB

Author(s): Zhaoyang Dong, Pei Zhang, Jian Ma, Junhua Zhao
Publisher: Springer
Date : 2010
Pages : 202
Format : PDF
OCR :
Quality :
Language : English
ISBN-10 : 3642042813

http://www.megaupload.com/?d=AAQ8AN20

http://uploading.com/files/886a335a/E__3642042813%2BEmerging.rar/




Power Electronics: Converters, Applications and Design – 12,00 MB

Author(s): Ned Mohan
Publisher: John Wiley & Sons Inc
Date : 1995
Pages : 824
Format : Djvu
OCR :
Quality :
Language : English
ISBN-10 : 0471142085

http://www.megaupload.com/?d=N47LUJL8

http://uploading.com/files/58482ba6/0471584088power_electronics.rar/




Design of Electrical Services for Buildings, 4th edition – 4,50 MB

Author(s): Barrie Rigby
Publisher: Spon Press
Date : 2005
Pages : 318
Format : PDF
OCR : Y
Quality : Excellent
Language : English
ISBN-10 : 0415310822

http://uploading.com/files/dmm6f9b6/deelbui5.rar/

http://depositfiles.com/en/files/c3hzqgp08

http://rapidshare.com/files/392096458/deelbui5.rar




Linear Electric Actuators and Generators – 6,30 MB

Author(s): I. Boldea, Syed A. Nasar
Publisher: Cambridge University Press
Date : 1997
Pages : 248
Format : PDF
OCR :
Quality :
Language : English
ISBN-10 : 0521480175

http://www.megaupload.com/?d=6KVKPT2D

http://uploading.com/files/61337d9d/0521480175ElectricActuators.rar/




Modern Control Theory – 11,86 MB

Author(s): U.A.Bakshi, M.V.Bakshi
Publisher: Technical Publications
Date : 2009
Pages : 386
Format : PDF
OCR :
Quality :
Language : English
ISBN-10 : 8184315066

http://www.megaupload.com/?d=96MF6CGM

http://depositfiles.com/en/files/fgqyuuj9b





Power Quality in Electrical Systems
Author(s): Alexander Kusko, Marc T.Thompson
Publisher: McGraw Hill
Date : 2007
Pages : 241
Format : PDF
OCR : Y
Quality : Excellent
Language : English
ISBN-10 : 0071510028




Guide to Electric Power Generation, 2nd edition – 2,50 MB

Author(s): A.J.Pansini, K.D.Smalling
Publisher: Marcel Dekker, Inc.
Date : 2002
Pages : 244
Format : PDF
OCR : Y
Quality : Excellent
Language : English
ISBN-10 : 0881733989

http://uploading.com/files/4629ddcb/guelpoge_9df.rar/

http://rapidshare.com/files/385534494/guelpoge_9df.rar




Basics Of Electrical Engineering – 10,60 MB

Author(s): Sharma S
Publisher: I. K. International Publishing House Pvt. Ltd.
Date : 2007
Pages : 598
Format : PDF
OCR :
Quality :
Language : English
ISBN-10 : 8189866257

http://depositfiles.com/en/files/j3lzcbxre

http://www.megaupload.com/?d=TA3TEFW9

http://uploading.com/files/6emmmba3/Basics%2Bof%2BElectrical%2BEngineering.rar/

Semoga bermanfaat....http://dunia-listrik.blogspot.com

Sunday, March 21, 2010

Daftar Regulasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Di Indonesia

Selain memahami mengenai konsep-konsep ilmu yang ada di teknik listrik, tidak ada salahnya jika kita juga memahami regulasi atau aturan-aturan mengenai ketenagalistrikan yang ada di Indonesia.

Berikut merupakan daftar regulasi tenaga teknik ketenagalistrikan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008:
***(anda juga dapat mendownload regulasi-regulasi tersebut, di sini: Daftar regulasi tenaga teknik ketenagalistrikan)***

1. PP No. 3 Tahun 2005, tanggal 16 Januari 2005, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

2. KEPMEN No. 2052.K/40/MEM/2001, tanggal 28 Agustus 2001, tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

3. KEPMEN No. 2053.K/40/MEM/2001, tanggal 28 Agustus 2001, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

4. KEPMEN No. 1187.K/30/MEM/2002, tanggal 2 Juli 2002, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan.

5. KEPMEN No. 1188.K/30/MEM/2002, tanggal 2 Juli 2002, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi.

6. KEPMEN No. 1189.K/30/MEM/2002, tanggal 2 Juli 2002, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi.

7. KEPMEN No. 1273.K/30/MEM/2002, tanggal 31 Juli 2002, tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan.

8. KEPMEN No. 1018.K/30/MEM/2003, tanggal 15 Agustus 2003, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan.

9. KEPMEN No.1313.K/30/MEM/2003, tanggal 15 Agustus 2003, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan.

10. KEPMEN No. 1149.K/34/MEM/2004, tanggal 28 Juni 2004, tentang Keanggotaan Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan.

11. KEPMEN No. 1707.K/30/MEM/2004, tanggal 13 Desember 2004, tentang Penetapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan.

12. KEPMEN No. 1708.K/30/MEM/2004, tanggal 13 Desember 2004, tentang Penetapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi dan Sub Bidang Pemeliharaan.

13. KEPDIRJEN No. 1898/40/600.4/2001, tanggal 29 Agustus 2001, tentang Persyaratan dan Tata Cara Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

14. KEPDIRJEN No. 1899/40/600.4/2001, tanggal 29 Agustus 2001, Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Tenaga Listrik Ketenagalistrikan.

15. KEPDIRJEN No. 1900/40/600.4/2001, tanggal 29 Agustus 2001, Penetapan Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan (IATKI) Sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik.

16. KEPDIRJEN No. 218-12/77/600.1/2002, tanggal 25 Oktober 2002, tentang Penetapan Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan (IATKI) Sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan.

17. KEPDIRJEN No. 270-12/40/600.4/2003, tanggal 27 Oktober 2003, tentang Perpanjangan Penetapan Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan (IATKI) Sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik.

18. KEPDIRJEN No. 291-12/40/600.4/2004,tanggal 21 September 2004, tentang Penetapan Himpunan Ahli Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan ”Gema PDKB” Sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Bidang Distribusi dan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan.

19. KEPDIRJEN No. 903-12/44/600.4/2005,tanggal 16 Desember 2005, tentang Perpanjangan Penetapan Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan (IATKI) Sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Bidang Distribusi Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan.

20. KEPDIRJEN No. 904-12/44/600.4/2005, 16 Desember 2005, tentang Perpanjangan Penetapan Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan (IATKI) Sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan.

21. PERMEN No. 0040 tahun 2005, tanggal 6 Oktober 2005, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi dan Sub Bidang Pemeliharaan.

22. PERMEN No. 0041 tahun 2005,tanggal 6 Oktober 2005, Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Penunjang, Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan, dan Sub Bidang Koordinasi.

23. PERMEN No. 0042 tahun 2005,tanggal 6 Oktober 2005, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu, Sub Bidang Penunjang, dan Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi.

24. PERMEN No. 029 tahun 2006, tanggal 8 Mei 2006, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang inspeksi.

25. PERMEN No. 030 tahun 2006, tanggal 8 Mei 2006, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

26. PERMEN No. 031 tahun 2006, tanggal 8 Mei 2006, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik Sub Bidang Instrukstur Operasi Pembangkit dan Sub Bidang Instruktur Pemeliharaan Pembangkit.

27. PERMEN No. 015 tahun 2007, 19 September 2007, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

28. PERMEN No. 420-12/40/600.3/2007, tanggal 19 Nopember 2007, tentang PEDOMAN PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI.

29. PERMEN No. 421-12/40/600.3/2007, tanggal 19 Nopember 2007, tentang PEDOMAN PENGAWASAN SERTIFIKASI KOMPETENSI.

30. PERMEN No. 06 tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan sub Bidang Pemeliharaan.

31. PERMEN No. 07 tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan. Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi

32. PERMEN No. 08 tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan.

33. PERMEN No. 09 tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi.

Sumber: Kementerian ESDM

Thursday, March 18, 2010

Pemerintah Siap Bangun 93 Pembangkit Listrik Baru

Setelah menerbitkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 sebagai landasan dan payung hukum Program Percepatan 10.000 MW Tahap II, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tahap II serta transmisi terkait.

Dalam Permen ESDM No, 2 Tahun 2010 dijelaskan bahwa proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun menggunakan bahan bakar energi terbarukan, batubara dan gas, 21 pembangkit akan dibangun PT PLN (Persero) dan 72 pembangkit melalui kerjasama PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta.
Masa berlaku Permen adalah sejak tanggal 27 Januari 2010 hingga tanggal 31 Desember 2014.

Berikut daftar pembangkit yang akan dibangun dalam proyek percepatan 10.000 MW tahap II seperti tercantum dalam Permen ESDM.
Proyek-proyek pembangkit yang dilaksanakan oleh PLN :

1. PLTP Tangkuban Perahu I, Jawa Barat dengan kapasitas 2x55 MW.
2. PLTP Kamojang 5 dan 6, Jawa Barat dengan kapasitas 1x40 MW dan 1x60 MW.
3. PLTP Ijen, Jawa Timur dengan kapasitas 2x55 MW.
4. PLTP Lyang Argopuro, Jawa Timur dengan kapasitas 1x55 MW
5. PLTP Wilis/Ngebel, Jawa Timur dengan kapasitas 3x55 MW.
6. PLTP Sungai Penuh, Jambi dengan kapasitas 2x55 MW.
7. PLTU Hululais, Bengkulu dengan kapasitas 2x55 MW.
8. PLTP Kotamobagu 1 dan 2, Sulawesi Utara dengan kapasitas 2x20 MW.
9. PLTP Kotamobagu 3 dan 4, Sulawesi Utara dengan kapasitas 2x20 MW.
10. PLTP Sembalun, Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas 2x10 MW.
11. PLTP Tulehu, Maluku dengan kapasitas 2x10 MW.
12. PLTA Upper Cisokan, Jawa Barat dengan kapasitas 4x250 MW.
13. PLTU Asahan 3, Sumatera Utara dengan kapasitas 2x87 MW.
14. PLTU Indramayu, Jawa Barat dengan kapasitas 1x1.000 MW
15. PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4, Sumatera Utara dengan kapasitas 2x200 MW.
16. PLTU Sampit, Kalimantan Tengah dengan kapasitas 2x25 MW.
17. PLTU Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan kapasitas 2x7 MW.
18. PLTU Parit Baru, Kalimantan Barat dengan kapasitas 2x50 MW
19. PLTU Talakar, Sulawesi Selatan dengan kapasitas 2x100 MW.
20. PLTU Kaltim (Peaking) dengan kapasitas 2x50 MW
21. PLTGU Muara Tawar ad on 2,3 dan 4, Jawa Barat dengan kapasitas 1x150 MW dan 3x350 MW.


Proyek-proyek pembangkit yang dilaksanakan melalui kerjasama antara PLN dengan pengembang listrik swasta :

1. PLTP Rawa Dano, Banten dengan kapasitas 1x110 MW.
2. PLTP Cibuni, Jawa Barat dengan kapasitas 1x10 MW.
3. PLTP Cisolok-Cisukarame, Jawa Barat dengan kapasitas 1x50 MW.
4. PLTP Drajat, Jawa Barat dengan kapasitas 2x55 MW.
5. PLTP Karaha Bodas, Jawa Barat dengan kapasitas 1x30 MW dan 2x55 MW.
6. PLTP Patuha, Jawa Barat dengan kapasitas 3x60 MW.
7. PLTP Salak, Jawa Barat dengan kapasitas 1x40 MW
8. PLTP Tampomas, Jawa Barat dengan kapasitas 1x45 MW
9. PLTP Tangkuban Perahu II, Jawa Barat dengan kapasitas 2x30 MW
10. PLTP Wayang Windu, Jawa Barat dengan kapasitas 2x120 MW.
11. PLTP Baturaden, Jawa Tengah dengan kapasitas 2x110 MW.
12. PLTP Dieng, Jawa Tengah dengan kapasitas 1x55 MW dan 1x60 MW.
13. PLTP Guci, Jawa Tengah dengan kapasitas1x55 MW
14. PLTP Ungaran, Jawa Tengah dengan kapasitas 1x55 MW
15. PLTP Seulawah Agam, Nanggroe Aceh Darussalam dengan kapasitas 1x55 MW
16. PLTP Jaboi, Nanggroe Aceh Darusalam dengan kapasitas 1x7 MW
17. PLTP Sarulla 1, Sumatera Utara dengan kapasitas 3x110 MW
18. PLTP Sarulla 2, Sumatera Utara dengan kapasitas 2x55 MW
19. PLTP Sorik Merapi, Sumatera Utara dengan kapasitas 1x55 MW
20. PLTP Muaralaboh, Sumatera Barat dengan kapasitas 2x110 MW
21. PLTP Lumut Balai, Sumatera Selatan dengan kapasitas 4x55 MW
22. PLTP Rantau Dadap, Sumatera Selatan dengan kapasitas 2x110 MW.
23. PLTP Rajabasa, Lampung dengan kapasitas 2x110 MW
24. PLTP Ulubelu 3 dan 4, Lampung dengan kapasitas 2x55 MW.
25. PLTP Lahendong 5 dan 6, Sulawesi Utara dengan kapasitas 2x20 MW.
26. PLTP Bora, Sulawesi Tengah dengan kapasitas 1x5 MW
27. PLTP Merana/Masaingi, Sulawesi Tengah dengan kapasitas 2x10 MW
28. PLTP Mangolo, Sulawesi Tenggara dengan kapasitas 2x5 MW
29. PLTP Huu, Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas 2x10 MW
30. PLTP Atadei, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 2x2,5 MW.
31. PLTP Sukoria, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 2x2,5 MW.
32. PLTP Jailolo, Maluku Utara dengan kapasitas 2x5 MW
33. PLTP Songa Wayaua, Maluku Utara dengan kapasitas 1x5 MW
34. PLTA Simpang Aur, Bengkulu dengan kapasitas 2x6MW dan 2x9 MW
35. PLTU Bali Timur,Bali dengan kapasitas 2x100 MW
36. PLTA Madura dengan kapasitas 1x400 MW
37. PLTU Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam dengan kapasitas 2x4 MW
38. PLTU Nias, Sumatera Utara dengan kapasitas 2x7 MW
39. PLTU Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dengan kapasitas 2x15 MW
40. PLTU Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau dengan kapasitas 2x10 MW
41. PLTU Tanjung Batu, Kepulauan Riau dengan kapasitas 2x4 MW
42. PLTU Bangka, Bangka Belitung dengan kapasitas 2x30 MW
43. PLTU Ketapang, Kalimantan Barat 2x10 MW
44. PLTU Petung, Kalimantan Timur 2x7 mW
45. PLTU Melak, Kalimantan Timur 2x7 MW
46. PLTU Nunukan, Kalimantan Timur 2x7 MW
47. PLTU Kaltim, 2x100 MW
48. PLTU Putussibau, Kalimantan Barat 2x4 MW
49. PLTU Kalsel, Kalimantan Selatan dengan kapasitas 2x100 MW
50. PLTU Tahuna, Sulawesi Utara dengan kapasitas 2x4 MW
51. PLTU Moutong, Sulawesi Tengah 2x4 MW
52. PLTU Luwuk, Sulawesi Tengah, 2x10 MW.
53. PLTU Mamuju, Sulawesi Barat dengan kapasitas 2x7 MW
54. PLTU Selayar, Sulawesi Selatan dengan kapasitas 2x4 MW
55. PLTU Bau-bau, Sulawesi Tenggara dengan kapasitas 2x10 MW.
56. PLTU Kendari, Sulawesi Tenggara dengan kapasitas 2x25 MW
57. PLTU Kolaka, Sulawesi Tenggara 2x10 MW.
58. PLTU Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas 2x10 MW
59. PLTU Larantuka, Nusa Tenggara Timur 2x4 MW
60. PLTU Waingapu, Nusa Tenggara Timur 2x4MW
61. PLTU Tobelo, Maluku Utara, 2x4 MW
62. PLTU Tidore, Maluku Utara, 2x7 MW
63. PLTU Tual, Maluku 2x4 MW
64. PLTU Masohi, Maluku 2x4 MW
65. PLTU Biak, Papua 2x7 MW
66. PLTU Jayapura, Papua 2x15 MW
67. PLTU Nabire, Papua 2x7 MW
68. PLTU Merauke, Papua 2x7 MW
69. PLTU Sorong, Papua Barat 2x15 MW.
70. PLTU Andai, Papua Barat 2x7 MW
71. PLTGU Bangkanai, Kalimantan Tengah 1x120 MW
72. PLTGU Senoro, Sulawesi Tengah, 2x120 MW.

Program Percepatan 10.000 MW merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempersiapkan ketersediaan energi nasional di masa depan untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan rata-rata 6,8% per tahun. Terkait masalah pendanaan, dalam Perpres dinyatakan pendanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan transmisi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran internal PT PLN (Persero), dan sumber dana lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Kementerian ESDM

200 MW PLTD Dapat Disubstitusi dengan PLTP Skala Kecil

Berdasarkan hasil studi oleh Kementerian Ristek bersama-sama dengan BPPT, terdapat lebih dari 200 MW PLTD di NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara yang dapat disubstitusi dengan PLTP skala kecil, dengan potensi penghematan BBM sebesar sekitar 200.000 KL per tahun yang setara dengan Rp. 1 trilyun lebih per tahun. (Subsidi listrik oleh Pemerintah pada tahun 2009 : Rp. 51,9 trilyun).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan di dalam road-map (action plan) bahwa target pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 9.000 MW, dengan tahapan 2.000 MWe (Tahun 2008), 3.442 MWe (Tahun 2012), 4.600 MWe (Tahun 2016), dan 9.500 MWe (Tahun 2025). Namun, sampai saat ini baru 1.189 MW (4,3%) yang telah dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik, maka tanpa adanya percepatan pengembangan, target diatas akan sangat sulit untuk dicapai.

Untuk mencapai besaran target pemanfaatan panas bumi tersebut, pemerintah membagi dalam dua skala pemanfaatan, pertama pengembangan potensi skala yang besar (enthalpy tinggi) melalui PLTP skala besar dan kedua pemanfaatan potensi panas bumi skala kecil (enthalpy rendah-menengah) dengan model pembangkit seperti yang sedang dikerjakan Tim Panas Bumi BPPT.

Teknologi siap pakai dan proven untuk PLTP skala kecil saat ini belum tersedia karena itu inovasi teknologi yang dikembangkan BPPT dapat menjadi solusi pemanfaatan potensi panas bumi skala kecil khususnya sebagai energi pembangkit listrik sekaligus sangat berpotensi sebagai pembangkit pioneer atau pembangkit utilitas pada pengembangan lapangan panas bumi ataupun selama masa konstruksi. Proyek PLTP binary cycle telah dimulai sejak akhir 90an bekerjasama dengan Prancis di Lahendong, Sulawesi Utara, namun pada saat itu seluruh peralatan dan teknologinya masih impor, berbeda dengan saat ini yang seluruhnya komponennya merupakan produk dalam negeri. Binary cycle saat ini masalah dalam skala pilot project dengan kapasitas kecil, rencana kedepannya BPPT akan meningkatkan besaran kapasitas pembangkit hingga mencapai 1 MW secara bertahap, ujar Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi BPPT, Arya Rezavidi. (SF)

sumber: Kementerian ESDM

Tuesday, January 12, 2010

Jaringan Internet melalui Kabel Listrik

Jaringan Internet melalui Kabel Listrik atau Broadband over Power Line (BPL) - Jauh sebelum kabel telepon tetap (fixed line), kabel listrik (power line) telah lebih dulu mengalir ke rumah-rumah dan gedung-gedung perkantoran. Namun, justru kabel telepon tetap yang terlebih dulu digunakan sebagai jalan masuk koneksi internet (last mile) ke perumahan dan perkantoran.

Padahal dengan memanfaatkan kabel listrik sebagai last mile, tentulah penetrasi internet berpita lebar (broadband) akan jauh lebih efektif dan merata. Dengan teknologi Broadband over Power Line (BPL), siapapun tinggal mencolokkan PC ke sembarang stop kontak (electrical outlet), dan secara instan dapat segera menikmati internet berkecepatan tinggi . Dengan menggabungkan prinsip-prinsip teknologi radio, wireless networking dan modem, para pengembang bisa menciptakan cara untuk mengirimkan data melalui kabel listrik ke perumahan dan perkantoran dengan kecepatan berkisar antara 500 Kbps hingga 3 Mbps (setara dengan kecepatan DSL).

Dengan sedikit modifikasi pada kabel listrik, pengembang BPL bisa bekerja sama dengan perusahaan penyedia listrik dan ISP (Internet Service Provider) untuk mewujudkan koneksi broadband kepada setiap pelanggan. Pada titik ini, usulan untuk menjadikan kabel listrik sebagai last mile menawarkan dua jenis layanan, yaitu:
- menghubungkan perangkat-perangkat listrik didalam rumah atau kantor.
- akses BPL akan membawa koneksi broadband menggunakan kabel, dan memungkinkan perusahaan penyedia listrik untuk mengontrol sistem listrik didalam rumah atau kantor.

Transmisi data berkecepatan tinggi menggunakan kabel listrik, memunculkan potensi untuk menghubungkan semua perangkat listrik yang tercolok atau terhubung didalam rumah. Bayangkan jika perangkat-perangkat listrik dirumah anda memiliki fasilitas auto power atau timer, seperti alarm rumah, sakelar lampu, mesin pembuat kopi atau bahkan mesin cuci bisa berkomunikasi satu sama lain melalui sebuah koneksi internet berkecepatan tinggi. Pagi hari akan terlihat benar-benar berbeda.



Metode Lawas

Biasanya, ISP-ISP besar menyediakan jalur serat optik dari perusahaan telekomunikasi untuk membawa data dari dan ke internet, atau mungkin ke media lain (telepon, DSL atau TV kabel) kerumah anda.

Gagasan untuk menggunakan kabel listrik AC (alternating current, arus bolak-balik) untuk mentransfer data sendiri bukanlah hal baru. Dengan membundel energi radio-frequency (RF) pada jalur yang sama dengan arus listrik, data dapat ditransmisikan tanpa perlu menggunakan jalur data terpisah. Hal ini bisa terjadi karena arus listrik dan getaran RF memiliki frekuensi yang berbeda. Keduanya tidak saling menginterferensi.

Perusahaan penyedia listrik telah menggunakan teknologi ini selama bertahun-tahun untuk memonitor kinerja sistem tenaga listrik, dikenal dengan SCADA. Saat ini bahkan telah ada solusi jaringan yang mentransfer data menggunakan kabel listrik untuk perumahan dan perkantoran.

Para pengembang teknologi BPL bekerja sama dengan perusahaan penyediaan listrik di AS tengah bekerja untuk mewujudkan BPL ini. Terdapat beberapa pendekatan yang berbeda untuk mengatasi rintangan yang muncul ketika mentransmisi data melalui kabel listrik.

Menghindari Interferensi

Seperti perusahaan telekomunikasi, perusahaan penyedia listrik juga memiliki kabel yang terbentang di seluruh dunia. Perbedaannya, perusahaan listrik memiliki jaringan kabel listrik yang menjangkau lebih banyak tempat ketimbang serat optik yang dimiliki perusahaan telekomunikasi. Kenyataan ini jelas menjadikan kabel listrik sebagai kendaraan yang paling berpotensi untuk menyediakan koneksi internet ke tempat-tempat yang belum terjangkau oleh kabel serat optik.

Kabel merupakan salah satu komponen dari jaringan yang dimiliki pleh perusahaan penyedia listrik. Selain kabel, jaringan listrik menggunakan generator, stasiun kecil atau gardu, transformer atau trafo dan perangkat penyambung lainnya untuk membawa listrik dari pembangkit listrik menuju rumah atau kantor.

Ketika listrik meninggalkan pembangkit, dia bergerak menuju gardu, baru kemudian disitribusikan ke kabel-kabel transmisi bertegangan tinggi. Ketika digunakan untuk mentransmisi koneksi broadband, kabel bertegangan tinggi inilah yang menjadi penghalang pertama. Listrik yang mengalir pada kabel transmisi ini dapat bertegangan tinggi sekitar 150 kV atau bahkan bertegangan ekstra tinggi diatas 500 kV. Besarnya tegangan ini sangat tidak cocok untuk mentransmisi data.

Seperti telah dijelaskan diatas, arus listrik dan RF menggunakan frekuensi yang berbeda. Agar data dapat ditransmisikan secara jernih dari satu titik ke titik lainnya, maka dibutuhkan jalur yang mendukung spektrum radio untuk bergetar tanpa terinterferensi oleh sumber lain. Ratusan ribu volt listrik tersebut tidak bergetar di frekuensi yang tetap. Arus listrik dalam jumlah tersebut melibas semua spektrum, dan bila bergerak di spektrum yang digunkan RF, dapat dipastikan sinyal transmisi data akan drop atau bahkan hancur berantakan.

BPL mem-bypass masalah ini dengan menghindari penggunaan bersama kabel bertegangan tinggi. Sistem ini menurunkan tegangan data menjadi 7200 volt, atau sama dengan tegangan listrik yang dialirkan pada kebel bertegangan menengah.

semoga bermanfaat,

ditulis ulang oleh: HaGe dari tabloid PC Mild edisi 25/2009*17-30 desember 2009

Tuesday, December 29, 2009

Berita Listrik Nasional Sepanjang Tahun 2009

PENANDATANGANAN KREDIT PENDANAAN PEMBANGUNAN PROYEK 5 PLTU EPC 10.000 MW ANTARA PLN DENGAN SINDIKASI BANK

Pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2009 bertempat di Departemen Keuangan telah dilakukan penandatanganan kredit pendanaan pembangunan proyek 5 PLTU EPC 10.000 MW antara PLN dengan sindikasi Bank BRI, Bank BNI, BPD DKI, BPD Papua, BPD Sulawesi Selatan, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sumatera Selatan, dan BPD Sumatera Utara. Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar dengan Direktur Utama Bank BNI Gatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama Bank BRI Sofyan Basir, Direktur Utama BPD DKI Winny Erwindia Hasan, Direktur Utama Pengembangan Korporat BPD Papua Eddy Rainal Sinulingga, Direktur Umum BPD Sulawesi Selatan Andi Djuarzah, Direktur Utama BPD Kalimantan Selatan H. Juni Rif’at, Direktur Pemasaran BPD Sumatera Selatan Sukirno dan Direktur Utama BPD Sumatera Utara Gus Irawan yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Turut hadir dalam acara tersebut Deputi UPISET Kementerian Negara BUMN Sahala Luman Gaol, Ketua Tim Percepatan Proyek 10 Ribu MW Yogo Pratomo, Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara, Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo, dan Direktur Konstruksi Strategis PLN Moch. Agung Nugroho.

PLN melakukan penandatanganan tiga buah Perjanjian Kredit yang terdiri dari dua paket untuk pembiayaan porsi Rupiah dan satu paket pinjaman Rupiah untuk pembiayaan porsi USD dengan rincian sebagai berikut :
1. Perjanjian Kredit untuk pembangunan proyek PLTU 3 Jawa Timur, Tanjung Awar-awar (2 x 350 MW) dengan Sindikasi Bank BNI dan Bank BRI sebesar Rp 1,155 Triliun.
2. Perjanjian Kredit untuk pembangunan proyek PLTU Sulawesi Selatan (2 x 50 MW), PLTU 3 Bangka Belitung (2 x 30 MW), PLTU 2 Papua (2 x10 MW) dan PLTU Kalimantan Selatan (2 x 65 MW) dengan Sindikasi Bank BRI dan enam Bank Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Pembangunan DKI, Bank Pembangunan Daerah Papua, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp 1.151 Triliun
3. Perjanjian Kredit untuk pembangunan proyek PLTU Sulawesi Selatan (2 x 50 MW), PLTU 3 Bangka Belitung (2 x 30 MW), PLTU 2 Papua (2 x10 MW) dan PLTU Kalimantan Selatan (2 x 65 MW) dengan Sindikasi Bank BRI dan Bank BNI sebesar Rp 2,1 Triliun yang ekivalen dengan USD 172.9 juta.

Proyek yang didanai dari Perjanjian Kredit ini merupakan bagian dari proyek 10.000 MW sehingga Pinjaman ini dijamin oleh Pemerintah dan ini merupakan komitmen positif yang pertama kali dari Bank Pemerintah Daerah untuk ikut mendukung pembiayaan di sektor ketenagalistrikan. Total Pinjaman dari tiga paket Perjanjian Kredit dari sindikasi bank tersebut adalah sebesar Rp 4.3 Triliun, merupakan pendanaan untuk mendukung 85% dari porsi nilai kontrak EPC untuk masing-masing proyek. Sedangkan sisanya sebesar 15% akan didanai dari anggaran PLN. Tenor Perjanjian Kredit untuk pendanaan ke lima PLTU tersebut adalah selama 10 tahun termasuk masa tenggang selama 3 tahun. Suku bunga yang dikenakan adalah floating berbasis JIBOR

Keberhasilan proses negosiasi dan disetujuianya pemberian kredit ini antara PLN dengan sindikasi Bank BNI, Bank BRI dan Bank BPD menunjukkan dukungan kuat perbankan nasional dan Pemerintah melalui Menteri keuangan untuk keberhasilan pembangunan Proyek PLTU EPC 10.000 MW, yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi nasional.

30 januari 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Penandatanganan HoA Antara PT PLN (Persero) dengan Serawak Energy Berhad

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (dua dari kiri) didampingi Direktur Perencanaan dan Teknologi, Bambang Praptono (paling kiri) menandatangani berkas Heads of Agreement (HoA) kepada Chairman Serawak Energy Berhad (SEB), Datuk Abdul Hamed bin Sepawi yang didampingi oleh Group Managing Director, Tan Sri Datuk Amar Hj. Abdul Aziz bin Dato Hj Husain, Jakarta (19/02). Kerjasama ini tetang interkoneksi antara Serawak dengan Kalimantan Barat. Pada kesepakatan ini penyediaan listrik oleh Serawak Energy Berhad (SEB) kepada PT PLN (Persero) khususnya Wilayah Kalimantan Barat ditargetkan terealisasi pada tahun 2012.

19 Februari 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Penandatangan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Ketenagalistrikan di Propinsi Riau

Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar, Gubernur Riau H.M.Rusli Zainal, Ketua DPRD Riau Jauhar Firdaus dan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Robert Aritonang menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Ketenagalistrikan di Propinsi Riau, di Aula Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru (05/03/2009). Rasio elektrifikasi atau daerah yang sudah berlistrik di wilayah kerja PLN Riau dan Kepulauan Riau baru mencapai 42,8% atau jauh di bawah rasio nasional. Diharapkan dengan MoU ini maka defisit listrik yang terjadi di wilayah ini akan bisa teratasi.

05 maret 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

PLN-SEB Perkuat Kelistrikan Perbatasan Kalbar

MINGGU (15/3) berlokasi di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dilangsungkan peresmian interkoneksi listrik perbatasan antara Malaysia dan Indonesia antara Serawak Energy Berhad (SEB) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pagi yang sedikit diselingi kabut itu Direktur Utama (Dirut) PT PLN Fahmi Mochtar dan Chairman SEB Datuk Abdul Hamed Sepawi disaksikan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis,

Dewan Pertimbangan Presiden Subur Budhi Santoso, Anggota Komisi VII DPR Albert Yaputra dan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Agusman Effendi meneken tombol tanda dimulainya kerjasama bisnis antar kedua negara.

Menurut Fahmi kerjasama ini merupakan realisasi dari rencana kerjasama yang sudah disepakati antara kedua perusahaan beberapa tahun lalu. Secara kronologis kedua perusahaan telah maraton melakukan pertemuan untuk menjalin kesepakatan yakni pada 7 Mei 2004 dilakukan MoU antara PLN dengan SESco untuk proyek 1 Electrification of Border Villages in West Kalimantan dan proyek 2 275 kV Transmission Interconnection between Serawak and West Kalimantan.

Setelah itu pada 15 September 2007 hasil layak studi dampak ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan akibat pembelian energi listrik dari SESco kerjasama antara PLN Wilayah Kalbar dengan Pasca Sarjana Untan.

Kemudian pada 10 Juli 2008 dilakukan persetujuan dari Dirjen LPE atas nama Menteri ESDM, selanjutnya pada 25 November 2008 dilakukan penandatanganan Contract for Electricity Supply Between Syarikat Sesco Berhard dengan PT PLN Wilayah Kalbar.

Pada 23 Januari 2009 commisioning dan dimulainya uji coba operasi cross border 200 kVA Sajingan-Biawak, dan pada 2 Maret 2009 dilakukan baca meter bersama PLN dan SEB untuk pengukuran energi dengan hasil 22.809 kWh.

Fahmi mengatakan, kerjasama dengan negara-negara ASEAN sudah diteken bulan Agustus 2007 oleh Menteri-Menteri Energi Asean. Khusus untuk Indonesia ada tiga proyek yang diteken yakni, pertama Malaysia dengan Sumatera kemudian Serawak dengan Kalbar dan Batam dengan Singapura. Yang paling maju dan siap adalah Serawak-Kalbar interkoneksi sistem.

Saat membicarakan interkoneksi antara Serawak dengan Kalbar melalui transmisi 275 KV itu kemudian muncul satu usulan dari PLN Kalbar apakah mungkin membeli listrik dari Serawak untuk desa-desa di perbatasan. “Spontan temen-temen di Serawak menyatakan bisa saja,” katanya.

Fahmi menambahkan, bahwa proyek untuk mensuplai desa-desa diperbatasan terkait dengan interkoneksi Kalbar dengan Serawak. Nah apa alasan PLN Kalbar membeli listrik dari Serawak untuk daerah perbatasan? Pertama, daerah-daerah perbatasan ini dekat dengan jaringan distribusi Serawak. Paling jauh lima kilometer dari jaringan. Sehingga untuk menyambung itu akan lebih cepat. "Kemudian kita sepakat untuk melakukan pembelian dengan kondisi-kondisi yang ada di Serawak,” katanya.

Ternyata harga yang ditawarkan SEB jauh lebih murah dibanding harga yang diproduksi PLN Wilayah Kalbar. “Apalagi daerah perbatasan. Ini yang kemudian PLN Wilayah Kalbar mendorong lebih cepat dilakukan pembicaraan dengan SEB."

Harga listrik yang dipatok PLN diperbatasan hampir Rp3000, sedangkan yang ditawarkan SEB Rp1000.

Sementara Gubernur Kalbar Cornelis mengaku senang dengan kerjasama ini karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalbar khususnya di daerah perbatasan. “Lebih senang lagi jika PLN yang menjual listrik ke Serawak,” katanya.

15 maret 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

PT PLN (PERSERO) ACKNOWLEDGEMENT FOR PURCHASING ELECTRICITY FROM IPP OF 2x100 MW BALI TIMUR COAL FIRED STEAM POWER PLANT IN BALI PROVINCE

PT PLN (Persero) hereby acknowledges to the public its intention for purchasing electricity from IPP of 2x100 MW Bali Timur Coal Fired Steam Power Plant on which will be built in East Area of Bali Province by the Independent Power Producer. Commercial operation of the power plant is expected in 2013 and its power will be delivered through 150 kV transmission line to the nearest PLN Grid in BaliProvince.

16 maret 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

PLN Diminta Tambah Cadangan Listrik Jadi 30-35%

PT PLN (Persero) diminta untuk meningkatkan cadangan listrik sekitar 30-35 persen dari kebutuhan listrik nasional. Saat ini cadangan listrik PLN hanya 20% dan dinilai rawan terjadi krisis listrik.

"Menurut laporan reserve margin 20 persen untuk menjaga security of supply. padahal Idealnya 30-35 persen," ungkap Menteri ESDM Purnomo dalam Ground Breaking PLTGU Tanjung Priok 740 MW, di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (6/5/2009).

Purnomo mengatakan, pertumbuhan kebutuhan listrik saat ini rata-rata 9 persen, dimana 80 persen beban listrik nasional berada di Jawa Bali. Sementara cadangan listrik atau reserves margin ini berguna untuk mensuplai listrik jika ada gangguan dalam sistem kelistrikan.

"Tapi di sisi lain reserve margin ini adalah biaya yang harus dikeluarkan karena kita siapkan cadangan ada gangguan," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Purnomo, PLN harus dapat menyeimbangkan reserve margin yang baik dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyediakan cadangan itu.

"Berapa reserve margin yang baik dan juga ongkos yang dikeluarkan untuk daya yang idle untuk cadangan harus diperhitungkan," jelasnya.

Purnomo menambahkan, untuk ke depannya reserves margin ini harus ditingkatkan lagi mengingat besarnya pertumbuhan jawa bali yang lebih dari 10 persen per tahun.

Sementara itu Dirjen Listrik Pemanfaatan Energi, J Purwono, menyatakan pihaknya memang jaga supaya reserve margin di Jawa Bali 30-35 persen.

"Jangan sampai suplai listrik lebih lambat daripada demand. Lebih baik reserve margin besar kedepannya," kata Purnowo.

Purwono menjelaskan meskipun berdampak pada biaya, namun besarnya reserve margin lebih baik dari pada terjadi krisis listrik.

"Walapun impact kepada cost tapi ini lebih baik, daripada krisis listrik terjadi dan malah akan berdampak kepada ekonomi," ungkap Purnowo.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menyatakan saat ini reserve margin PLN hanya 20 persen. "Ini sangat kritis karena selain untuk penuhi kebutuhan tapi juga harus ada cadangannya."

Menurut Fahmi, dengan cadangan diatas 30 persen maka pasokan listrik akan aman. Sejumlah negara tetangga juga sudah memiliki cadangan listrik lebih dari 30% seperti Malaysia diatas 40 persen, Singapura 90 persen.

06 mei 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

PLTU LOMBOK- NTB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Dirut PT PLN Fahmi Mochtar, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi dan Sekretaris Jenderal DESDM Waryono Karno bersama pada acara penekanan tombol tanda dimulainya pembangunan PLTU 1 Lombok-NTB (1 x 25 MW) dan PLTU 2 Lombok-NTB (2 x 25 MW) yang berlokasi di Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (30/4).

Proyek pembangunan PLTU yang dikerjakan sepenuhnya oleh kontraktor dalam negeri ini, masing-masing dibiayai oleh APBN dan APLN. Total biaya pembangunan PLTU 1 Lombok-NTB mencapai Rp 296,3 miliar. Sementara PLTU 2 Lombok-NTB sebesar Rp 354,3 miliar dan 30,7 juta dolar AS. Selain itu, proyek PLTU Lombok, NTB 1 dan 2 menggunakan 60 persen kandungan komponen lokal (content local) dan menyerap 2.000 tenaga kerja. Kedua PLTU yang ditargetkan beroperasi secara bertahap mulai Agustus dan Oktober 2010 itu, akan dapat menghemat biaya operasi sebesar Rp 370 miliar per tahun (dibandingkan jika menggunakan BBM).

Selama pembangunannya, ketiga proyek PLTU ini akan menyerap 2.000 tenaga kerja. Selain itu, pembangunan PLTU Lombok-NTB ini juga untuk mengantisipasi kenaikan beban puncak pada sistem kelistrikan Pulau Lombok yang pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 177 MW. Saat ini, pasokan listrik dihasilkan oleh 3 PLTD dengan kapasitas terpasang 118 MW dengan Daya Mampu 96,5 MW. Mengingat saat ini beban puncak sistem kelistrikan Pulau Lombok sebesar 106 MW, sehingga masih terjadi defisit daya listrik sekitar 10 MW pada waktu beban puncak.

30 April 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

First Firing Proyek PLTU 2 Banten - Labuan Unit 1

Proyek PLTU 2 Banten - Labuan Unit 1 dengan kapasitas 300 MW telah melaksanakan First Firing (penyalaan pertama mesin pembangkit) pada Selasa, 12 Mei 2009 jam 17.45 WIB dengan baik. Steam Blow telah berlangsung sejak tanggal 13 Mei 2009 mulai Jam 05:00 WIB dengan baik dan aman yang langsung disaksikan oleh Deputi Direktur Pembangkitan, Ir Karmiyono didampingi Project Director, Andi Paherangi Jaya bersama Kontraktor Utama Chengda , Konsultan QA/QC SNC-Lavalin, Konsultan Supervisi Konstruksi PLN JMK, Konsultan Engineering PT Rekadaya, Tim Penguji dan Sertifikasi PT PLN JASSER dan pihak terkait lainnya. Saat ini masih terus berlangsung untuk lebih kurang 100 kali selang waktu 15 - 30 menit sekali untuk waktu kurang lebih selama seminggu. Dengan berhasilnya pelaksanaan First Firing dan Steamblow ini, berarti pelaksanaan First Firing dan Steamblow lebih cepat dari jadwal kontrak yakni pada 11 Juli 2009. Diharapkan pelaksanaan Synchronization akan dilaksanakan pada 12 Juni 2009, sehingga Commercial Operation Date (COD) Unit 1 300 MW, bisa dilakukan Juli – Agustus 2009 yang berarti lebih cepat dari original contract yakni 11 September 2009. Sedangkan untuk Unit 2 dengan kapasitas 300 MW CODnya segera menyusul 2 bulan setelah COD unit 1, Kamis (14/05).

12 Mei 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Beban Listrik Jawa Bali Naik 1.500 MW dalam 6 Bulan

Beban listrik area Jawa-Bali pada pertengahan Juni 2009 meningkat menjadi 16.500 Megawatt (MW) dalam jangka waktu enam bulan saja. Sebelumnya, beban listrik di awal Januari masih sebesar 15.000 MW

Menurut Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fachmi Mochtar, meningkatnya beban listrik tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang membaik.

"Meningkat sangat signifikan (konsumsi listrik), bebannya sudah 16.500 MW, padahal Januari kermarin sekitar 15.000-an MW, itu per Juni sekarang. Itu mengandung arti PE membaik," ungkapnya di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (22/6/2009) malam.

Dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi tersebut, proyek 10.000 MW tahap pertama diharapkan bisa segera beroperasi tahun ini. Dengan begitu, akan bisa disinkronkan dengan jumlah daya listrik yang ada saat ini.

"Proyek 10.000 MW juga beroperasi tahun ini yang Labuan. Dalam waktu dekat ini akan disinkronkan, itu akan membantu pertumbuhan beban listrik yang kita hadapi saat ini," ungkapnya.

Pertumbuhan kebutuhan listrik yang naik signifikan ini sempat membuat PLN kerepotan untuk memenuhinya. Kenaikan konsumsi ini tidak hanya berasal dari pelanggan lama, tapi juga penambahan permintaan pemasangan instalasi listrik baru.

PLN sebelumnya bahkan mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan pemasangan listrik baru sehingga muncullah program Biaya Pemasangan Solusi (BP Solusi). Program ini disediakan PLN bagi pelanggan yang ingin pemasangan listriknya terlayani lebih cepat meski ada kompensasi biaya yang lebih mahal.

06 juni 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Regionalisasi Tarif Listrik

Penerapan tarif regional listrik dikhawatirkan bisa menimbulkan kecemburuan sosial antara satu daerah dengan daerah lainnya. Regionalisasi tarif listrik memang akan menerapkan tarif berbeda bagi setiap daerah sesuai dengan estimasi kemampuan masyarakat di daerah tersebut.

"Misalnya, PLN di wilayah usaha Sulawesi itu meliputi Sulsel, Sulteg dan Sulut. Masa dalam wilayah usaha yang sama tarif beda-beda padahal biaya produksi sama, maka itu akan timbulkan kecemburuan," ujar Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2009).

Tak hanya itu, regionalisasi tarif juga dikhawatirkan sebagai cara untuk mempercepat kenaikan tarif listrik di Jawa dan Bali.

"Ini perlu dikaji lebih lanjut karena pemerintah menyampaikan dengan regionalisasi tadi, maka yang akan segera dipercepat kenaikannya adalah Jawa dan Bali karena daya beli masyarakat sudah tinggi dan keandalan sistemnya bagus tapi cost pembangkitnya jauh lebih murah daripada tempat lain," jelasnya.

Tjatur menyatakan jika tarif regional ini diterapkan siapa yang akan membayar subsidi listrik juga masih belum jelas. Tjatur menilai adanya perbedaan tarif listrik di masing-masing daerah akan menyebabkan beban subsidi juga berbeda.

"Kami keberatan kalau daerah sediakan subsidi sendiri karena kebanyakan daerah masih mengandalkan APBDnya dari pusat. Jika ini diterapkan dan pemerintah daerah tidak mampu membayar subsidi tersebut, maka pemerintah pusat harus menanggungnya. Jadi, sebetulnya UU ini masih cukup panjang pembahasannya, kita belum bisa ambil keputusan meskipun bahwa nafas UU ini akan diserahkan ke daerah," paparnya.

29 juni 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Sumatera Selatan Dapat Tambahan Listrik 250 MW di 2012

PT Primanaya Energi mulai membangun proyek PLTU Mulut Tambang Keban Agung (2 x 125 MW) dengan total investasi sebesar US$ 230 juta. PLTU yang berada di Lahat, Sumatera Selatan ini dijadwalkan mulai beroperasi tahun 2012.

"Pembangunan proyek ini merupakan bagian dari Percepatan 10.000 MW tahap II yang melibatkan sektor swasta. Pembangunan pembangkit tambahan oleh IPP sebesar 15.221 MW hingga tahun 2018,'' ujar Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) J Purwono dalam situs Departemen ESDM yang dilansir detikFinance, Selasa ( 7/7/2009).

Sementara itu, Direktur utama PT PLN Fahmi Mochtar menjelaskan Sumatera Selatan memiliki sumber energi primer yang besar, sehingga bisa membuka peluang bagi partisipasi investor swasta.

"Sehingga diharapkan peran IPP dalam penyediaan kebutuhan kelistrikan di sistem Sumatera akan terus berkembang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tenaga listrik,'' papar Fahmi Mochtar.

Seperti diketahui, pada hari ini telah dilaksanakan acara ground breaking (pemancangan tiang pertama) pembangunan PLTU Mulut Tambang Keban Agung yang memanfaatkan batubara kalori rendah. Pemancangan tiang pertama tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono yang mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin dan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar.

Proyek pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) ini dibangun oleh PT Primanaya Energi berdasarkan IUKU-Sementara nomor 407-12/20/600.3/2007 tertanggal 29 Oktober 2007. Kontrak jual beli atau Power Purchase Agreement (PPA) untuk kontrak daya sebesar 2 x 112,5 MW ditandatangani tanggal 31 Oktober 2007 untuk masa 30 tahun.

Saat ini telah dibebaskan lahan seluas 150 hektar untuk lokasi proyek. EPC dilaksanakan sendiri dengan dukungan dari Harbin Haguo Development Co dan Hebei EPTC. Selama pelaksanaan sebanyak 1.600 orang tenaga kerja terserap dalam proyek ini.

07 juli 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

ROBOLAY : SI PEMBERSIH LAYANG-LAYANG DI JARINGAN LISTRIK

Pada hari Rabu, 12 Agustus 2009 bertempat di PT PLN (Persero) Kantor Pusat telah dilakukan penyerahan sertifikat hak paten atas satu karya inovasi unggulan dari pegawai PLN yaitu Robolay. Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dr. Andy Noorsaman Sommeng kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Ir. Fahmi Mochtar, MM. Robolay menjadi salah satu dari 101 karya inovasi yang paling prospektif di Bisnis Innovation Centre yang dikeluarkan oleh RISTEK.

Robolay adalah alat pembersih sampah layangan pada konduktor saluran transmisi yang dikendalikan dengan remote kontrol. Alat ini dapat bekerja dengan baik membersihkan sampah pada konduktor Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV dan 150 kV. Robolay dapat melakukan inspeksi konduktor secara langsung sekaligus mendokumentasikan pekerjaan pembersihan lewat kamera yang dipasang pada alat ini.

Manfaat lain yang diperoleh dari penggunaan robolay antara lain :

· Mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja

· Mengurangi resiko putusnya kawat/konduktor

· Mengurangi penggunaan sumber daya manusia pada pekerjaan dalam keadaan bertegangan

· Menunjang program climb up inspection

· Meningkatkan kinerja perusahaan

Robolay yang sudah mendapat hak paten ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

- Nama : Robolay

- Type : RB-V.002

- Tegangan Sumber : 12 Volt

- Kapasitas Battere: 2 x 7,2 Ah

- Jenis Battere : Kering (recharable)

- Total Arus Beban : 7,298 A

- Frekuensi /Daya Radio: 138 – 172 MHz/5,5 W

- Camera : 2 x CCD 12 Volt

- Tegangan Mottor/Ratio: 12 Volt/1 : 27

- Putaran : 1300 rpm

- Kecepatan : 24 meter per menit

- Heater/Resistance : Nikelin 0,5 mm/3,4 Ω

- Dimensi : 81 x 32 x 37 cm

- Berat Total : 13,5 Kg

Dalam ajang seleksi 101 karya inovasi prospektif tersebut, PT PLN (Persero) mengikutkan 22 karya inovasi dan terpilih 6 karya inovasi prospektif yaitu :

1. Robolay

2. Robot CJDW

3. Pole Mounted Circuit Breaker

4. CT – PT test set

5. Hidroset

6. KADET

Karya-karya inovasi tersebut akan dicantumkan dalam buku 101 karya inovasi Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, juga ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Teknologi Ketenagalistrikan antara PT PLN (Persero) dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ). Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Ir. Fahmi Mochtar, MM dan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual DR. Andy Noorsaman Sommeng. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak untuk :

1. Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi hak kekayaan intelektual khususnya teknologi di bidang ketenagalistrikan,

2. Memberdayakan dan mensinergikan sarana maupun pengetahuan yang ada di kedua belah pihak;

3. Meningkatkan kerjasama di bidang sumber daya manusia yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual pada teknologi ketenagalistrikan.

4. Melaksanakan kerjasama lainnya yang saling bermanfaat dan menguntungkan bagi para pihak.

Lingkup kerjasama meliputi :

1. Memanfaatkan kemampuan, pengalaman dan sumberdaya yang dimiliki PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk saling mendukung serta melengkapi guna kepentingan bersama.

2. Penyediaan informasi dan data terpublikasi yang berhubungan dengan pengembangan ketenagalistrikan.

12 Agustus 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

DPR Setujui Kenaikan TDL di 2010

Panitia Anggaran (Panggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di tahun 2010. Kenaikan berlaku bagi pelanggan PLN dengan daya 6.600 VA ke atas.

Menurut Wakil Ketua Panggar Suharso Monoarfa, DPR bersama pemerintah masih melakukan penghitungan mengenai besaran kenaikan tersebut, yang pasti kenaikannya akan dilakukan secara bertahap.

"Sementara hitungan kita itu sekitar 20%. Tapi bisa saja Presiden menghendaki hitungannya tidak 20%, mungkin maunya 10% untuk kenaikan TDL," katanya di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2009).

Menurutnya, peningkatan TDL tersebut dilakukan untuk memperbaiki struktur keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar bisa meningkatkan investasinya. Selama ini, PLN memang kesulitan mencari pinjaman untuk investasi proyeknya jika tidak mendapat jaminan dari pemerintah.

Ia menambahkan, jika hal tersebut terus berlangsung dari tahun ke tahun maka bisa mempengaruhi penjualan surat utang yang mereka terbitkan. Diharapkan, dengan TDL yang mencapai tingkat keekonomian, PLN bisa mendapat kepercayaan dari perbankan untuk meminta pinjaman.

Selain memperbaiki kinerja, peningkatan TDL juga dimaksudkan untuk mengurangi subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pelat merah tersebut. Saat ini, rencana peningkatan TDL tersebut langsung diteruskan kepada komisi terkait.

"Kalau yang 6.600 sudah tidak ada perdebatan, tapi di bawah itu yang mana, berapa, kelompok ini kenaikannya berapa harus dibahas," katanya.

03 september 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Pemadaman Listrik di wilayah Jakarta dan sekitarnya

Sehubungan dengan adanya gangguan Flash Over Inter Bas Trafo (IBT) II Cawang, pada hari Selasa 29 September 2009 pukul 13.27 WIB dan IBT I Kembangan, tanggal 27 September 2009 jam 08.06 WIB Sehubungan dengan nhal tersebut, PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang akan melakukan pengurangan beban di wilayah Gambir, Kuningan, Mampang, Pulomas Cawang, Cililitan dsk, Jakarta Barat, Sebagian Tangerang, Teluk Naga, Cileduk.

Pemadamana bergilir dijadwalkan mulai tanggal 29 september sampai dengan 6 oktober 2009, namun pada kenyataannya melebihi jadwal pemadaman listrik bergilir yang telah ditentukan.

29 september 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

KONDISI LISTRIK DI PADANG DAN PARIAMAN PASCA GEMPA

Kondisi listrik di kota Padang dan Pariaman mulai membaik dengan berfungsinya kembali 165 dari 529 gardu distribusi yang ada di kedua kota itu. Sebagian besar listrik tersebut digunakan untuk mengaliri obyek vital seperti RSU Jamil, RSUD, bandara, kantor gubernur, Korem, Polda, 20 titik SPBU dan TNI AU. Memulihkan lampu-lampu penerangan jalan umum juga menjadi prioritas PLN.

Percepatan perbaikan terutama terjadi setelah 310 tenaga teknisi dari berbagai daerah Sumatera, DKI dan Jabar terjun ke lapangan untuk memperbaiki gardu dan sistem jaringan.

"Kami harus mempercepat penyalaan listrik dengan mengerahkan bantuan dari berbagai daerah karena tersebarnya kerusakan. Tiang listrik banyak yang roboh, kabel ke rumah-rumah putus dan gardu distribusi banyak yang rusak," kata Dirut PLN Fahmi Mochtar yang saat ini meninjau langsung upaya recovery di Padang.

Sementara menunggu sistem kelistrikan kembali berfungsi, PLN mendatangkan sekitar 110 trafo dan 23 genset, termasuk yang disumbangkan mitra PLN. Beberapa genset dilengkapi penerangan yang dapat dipakai dalam proses evakuasi korban di malam hari.

Menurutnya, dalam 1 minggu ini semua gardu ditargetkan dapat kembali berfungsi. Namun, ujarnya, belum tentu semua lampu di rumah dan gedung dapat menyala mengingat kabel yang terputus harus diperbaiki terlebih dahulu demi keselamatan warga dan petugas di lapangan.

Mengenai pemadaman di Pariaman, Fahmi menjelaskan bahwa saat ini tim teknis PLN juga sedang bekerja dan mulai hari ini 20% kota Pariaman sudah menyala kembali.

01 oktober 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

BPPT dan Vendor Bantu Proses Perbaikan GITET PLN

Jakarta, 1 Oktober 2009, PT PLN (Persero) mendapatkan dukungan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Vendor peralatan trafo dan sambungan berisolasi gas (GIL) dalam proses pemeriksaan dan pemulihan Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITET) Cawang yang mengalami kerusakan pada Selasa (29/9) lalu.

BPPT memberikan bantuan dengan menurunkan tim khusus yang terdiri dari para ahli pemeriksa kejadian kerusakan GITET. Tim Investigasi BPPT yang dikordinatori oleh Dr. Ferdi Armansyah memiliki 12 anggota dengan komposisi 5 orang Doktor dan 3 Orang Master berbagai bidang superspesialis.

PLN sendiri mengungkapkan terima kasih atas bantuan yang akan turut mempercepat proses perbaikan trafo dan GIL tersebut. General Manager PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Nur Pamudji menyatakan bahwa Tim Investigasi BPPT telah memiliki daftar pemeriksaan dan mulai mengambil item yang akan diteliti lebih lanjut.

”PLN amat terbantu dengan dukungan BPPT saat ini. Hasil investigasi akan menjadi masukan dan rekomendasi yang sangat penting bagi PLN,” jelas Nur Pamudji.

Dalam kesempatan yang sama Nur Pamudji juga memaparkan tentang kemajuan yang didapatkan dalam pembicaraan konsultasi dengan ahli dari pemasok komponen trafo. Seperti diketahui 3 perusahaan vendor trafo dan GIL yang sedang melakukan persiapan pemulihan dan penyiapan material yang rusak tersebut adalah Elin, Areva dan Hitachi. Diharapkan hasil assessment perbaikan akan mengarahkan perbaikan sistem GITET yang terganggu menjadi lebih cepat.

Manuver Jaringan Mulai Berhasil

Manuver jaringan yang sudah dilakukan PLN selama 3 hari terakhir ini sudah mulai memperlihatkan hasil. Ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan diharapkan agak berkurang.

PLN berharap dukungan dari berbagai lembaga seperti BPPT dan vendor pada hari ini dan ditambah dengan efisiensi konsumsi listrik dari pelanggan besar akan mengurangi pemadaman. Seperti diketahui sebelumnya, General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Purnomo Willy menjelaskan terdapat 500 pelanggan besar di area Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang konsumsi masing-masing 200 kV. Lokasi industri kebanyakan berada di daerah Cakung, Pulo Gadung dan Marunda.

Atas ketidaknyamanan pelayanan yang sedang terjadi ini, manajemen PLN menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada seluruh pelanggan setia PLN memohon partisipasi agar dapat mengurangi pemakaian listrik dengan mematikan peralatan listrik yang tidak diperlukan.

01 oktober 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

PEMBANGUNAN 4 PROYEK PLTU

SIGNING OF TERM LOAN FACILITY AGREEMENTS FOR 4 (FOUR) COAL-FIRED STEAM POWER PLANTS (CFSPP) BETWEEN PLN AND CHINA DEVELOPMENT BANK AND ICBC FOR CFSPP 2 CENTRAL JAVA (1 x 660 MW) AND CFSPP WEST SUMATERA ( 2 x 112 MW), AND BETWEEN PLN AND BANK BRI CONSORTIUM FOR CFSPP LAMPUNG (2 x 100 MW) AND CFSPP NORTH SUMATERA (2 x 200 MW)

On Wednesday, 14October 2009 at the office of Department of Finance, Indonesia’s State Owned Electricity Company (PLN) signed 3 (three) long term loan facility agreements with creditors for 4 (four) coal fired steam power plants (CFSPP) projects as part of the 10,000 MW Fast Track Program. The first loan was to finance CFSPP 2 Central Java (1 x 660 MW) worth USD 625 millions, while the second was for the USD 138 millions CFSPP West Sumatera (2 x 112 MW); both were funded by China Development Bank. The third loan signed with the consortium of Bank BRI, Bank Mandiri and Bank BNI was for two projects, i.e. CFSPP Lampung (2 x 100 MW) and CFSPP North Sumatera combined for an amount of USD 329 millions or equivalent to Rp 3.9 trillions. The signingis a significant progress in the Fast Track Program, following the finalization of five buyer credit facilities signed in January, May, July, and December 2008 to finance USD portion for Paiton, Suralaya, Labuan, Indramayu and Rembang steam coal power plant projects, whereas in May 2009, three buyer credit facilities had been signed for USD portion of Aceh, Pelabuhan Ratu and Teluk Naga as well as Rupiah loans signed in April dan July 2008 and April 2009. In July this year, PLN has also signed long term loan facility agreement with The Export Import Bank of China (CEXIM) worth US$ 293 million for the Pacitan steam coal power plant project (2 x 315 MW) in East Java.

Loan agreement USD portion for CFSPP Lampung and CFSPP North Sumatera was signed by Mr. Fahmi Mochtar, President Director of PT PLN (Persero), and Sofyan Basir,President Director Bank BRI acting as Lead Arranger/Agent/Lender, Agus Martowardoyo, President Director Bank Mandiri acting as Lenderdan Gatot M. Suwondo, President Director Bank BNI acting as Lender.

Loan agreement USD portion and USD equivalent Rupiah portion for CFSPP 2 Central Java was signed by Mr. Fahmi Mochtar, President Director of PT PLN (Persero), and Mr. Zhao Fangqiang, Vice Governor of Fujian Branch (CDB)acting as Arranger and Mr. Yuan Bin, President Director Bank ICBC Indonesia acting as Arranger / Agent.

Loan agreement USD portion for CFSPP West Sumatera was signed by Mr. Fahmi Mochtar, President Director of PT PLN (Persero) withMr. Zhao Fangqiang, Vice Governor of Fujian Branch (CDB)acting as Arranger and Mr. Chen Chang Jiang, Assistant Deputy General Manager of Jakarta Branch (Bank of China)acting as Agent.

The event was witnessed by Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati.

With these signings and loan for Rupiah portion already secured from domestic bank, i.e. from Bank Mega for CFSPP Tarahan and CFSPP Pangkalan Susu, from Consortium of Regional Government Banks (Asbanda) for CFSPP Teluk Sirih, the whole financing requirements for the four projects have been secured. CDBwill finance USD portion and USD equivalent Rupiah portion forCFSPP Central Java which is located in Adipala. The three transactions are long term credit facilities with full guarantee from Indonesian Minister of Finance. The transactionswere arranged by Norton Rose and Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP) as legal consultants.

Credit facility from CDB has a tenor of 13 years door-to-door including grace period for the first 3 years. This floating LIBOR-based loan has longer tenor than what is available in the commercial loan market. On the other hand, the JIBOR-based loan fromBank BRI Consortium has a tenor of 10 years door-to-door including grace period for the first 3 years. These termsare proof of depth and availability of long-term funds from the credit export market. This also shows full commitment of the Indonesian Goverment to support the 10,000 MW Fast Track Program.

The construction of the CFSPPs in Sumatera and Java has progressed according to the schedule. Both CFSPP Lampung in Tarahan and CFSPP North Sumatera in Pangkalan Susu are planned to start operation in 2010, whereas CFSPP West Sumatera in Teluk Sirih will operate in 2011, and CFSPP 2 Central Java in Adipala is expected to go into operation in 2012.

With this signing, nine major steam coal power plant projects of the Fast Track Program located in Java island, i.e. Paiton (1 x 660 MW), Suralaya (1 x 625 MW), Labuan (2 x 315 MW), Indramayu (3 x 330 MW), Rembang (2 x 315 MW), Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW), Teluk Naga (3 x 315 MW), Pacitan (2 x 315 MW), and this Adipala project (1 x 660) have now secured full financing for both USD and Rupiah portion. Therefore, the completion of those projects is now more certain. For Java-based projects, the total financing commitment which has now been secured is USD 3.456 billions and Rp13.3 trillions.

For projects outside Java island, 20 of 23 contracted projects has had financing commitment amounting IDR 5.7 trillions for Rupiah portion and 19 locations has secured foreign currency portion worth USD 1.016billions.

To summarize, up to this point, 90.7% USD portion and 98.2% IDR portion financing requirement of contracted projects in the Fast Track program has been secured through bank loans (which is 85% of the total amount of the EPC contracts). The rest of the financing needs is now under negotiation with Chinese and domestic banks.

While efforts to procure of the full funding is now being undertaken, PLN has and will always keep the power plant construction going to ensure the completion of the 10,000 MW Fast Track Program which is enormously strategic to fulfill the growth of electricity power demand and the national economy.

14 oktober 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Krisis Listrik di Riau Akibat Buruknya Sistem Interkoneksi Sumatera

Krisis kelistrikan di Riau dengan pemadaman 12 jam sehari terjadi akibat bobroknya sitem jaringan listrik interkoneksitas di Sumatera. Distribusi pembagian beban tidak berlaku adil dan tidak berjalan kosisten.

Demikian disampaikankan Direktur Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Riau, Marbaga Tampubolon ketika dihubungi detikFinance, Jumat (16/10/2009).

Menurutnya, wilayah Pekanbaru masuk dalam jaringan interkoneksitas listrik Sumatera. Namun dalam keseharian, wilayah Pekanbaru harus terjadi pemadaman selama 12 jam sehari.

"Kalau pengaturan beban interkoneksi Sumatera berjalan dengan baik dan pimpinan wilayah PLN di Sumatera tidak bersifat egois maka sesungguhnya Riau tidak terjadi defisit separah ini," ujarnya.

Ia menegaskan, mestinya masing-masing General Maneger PLN bisa mendudukkan persoalan yang tengah keluhkan masyarakat Riau.

"Tapi kan selama ini kita GM PLN di Sumatera justru melihat persoalan krisis listrik secara parsial bukan secara kolektif berdasarkan interkoneksi Sumatera," imbuh alumni Fak Tekhnik Elektro USU itu.

Dia menjelaskan, jika memang jaringan interkoneksitas terjadi kekurangan daya, semestinya hal ini menjadi beban bersama di seluruh wilayah Sumatera. Namun selama ini kekurangan defisit listrik itu justru ditumpukan pada satu wilayah saja yakni Riau. Hal ini yang menyebabkan sepanjang tahun masyarakat ketimban sial menerima pemadaman minimal 12 jam dalam sehari.

"Riau kan masuk jaringan interkoneksitas Sumatera. Mestinya jangan hanya Riau yang dijadikan tumbalnya. Kalau masing-masing wilayah mau berbagi soal devisit ini, maka mestinya wilayah lain juga merasakan pemadaman bergilir yang sama dan tidak mesti seperti sekarang ini, hanya Riau yang merasakan," kata Marbaga.

Menurut Marbaga tidak masuknya Riau dalam program PLN Pusat 10.000 MW, itu menunjukan cara pandang yang parsial. Semestinya usulan yang dilakukan adalah system interkoneksitas Sumatera dengan cara masing-masing GM PLN Sumatera mengusulkan bersama.

"Jadi jaringan listrik itu tidak hanya mengatasnamakan Riau saja, sebab jaringan listrik yang ada saat ini justru dengan system interkoneksitas. Jadi kebutuhan itu tidak hanya untuk Riau semata namun kesuluruh jaringan interkoneksitas di Sumatera. Ini yang kita lihat tidak dilakukan bersama oleh GM PLN di Sumatera," kata Marbaga.

Sepanjang tidak adanya pemahaman yang sama atas krisis listrik ini, maka sampai kapanpun Riau akan tetap menjadi bulan-bulanan pemadaman bergilir.

"Kita tidak melihat adanya niat baik para GM PLN di Sumatera untuk meminimalisir pemadaman di Riau. Hanya Riau satu-satunya di Sumatera yang terjadi pemadaman setengah hari dalam sehari," kata Marbaga.

16 oktober 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Penambahan Jaringan Listrik Baru 1,2 Juta Per Tahun di 2010-2014

Departemen ESDM menargetkan adanya penambahan sambungan baru 1 hingga 1,2 juta rumah tangga per tahun dari proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan sepanjang tahun 2010 hingga 2014.

Data Departemen ESDM yang dikutip detikFinance , Sabtu (16/10/2009) menyebutkan, penambahan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun (2010-2014) terdiri dari
Kapasitas pembangkit listrik sekitar 30.613 MW atau rata-rata tambahan kapasitas sebesar 6.123 Mw per tahun. Dimana 17.790 MW dikerjakan oleh PLN dan sisanya dilakukan oleh swasta.

Panjang Jaringan transmisi tenaga listrik (500 kV,275 kV, 150 kV dan 70 kV) sepanjang 27.779 kms atau rata-rata tambah panjang sebesar 5.556 kms per tahun.
Panjang jaringan distribusi tenaga listrik sepanjang 175.204 kms atau rata-rata tambah panjang jaringan sebesar 35.040,8 kms per tahun.

Adapun total investasi untuk pembangunban infrastruktur di sektor kelistrikan mulai tahun 2010 hingga 2014 mencapai US$ 44,434 miliar, dimana untuk pembangunan pembangkit dibutuhkan dana sebesar US$ 31,422 miliar, transmisi sekitar US$ 7,287 miliar, distribusi sekitar US$ 5,266 miliar dan investasi untuk pengembangan energi baru terbarukan sekitar US$ 458 juta.

"Untuk pendanaannya, sebagian besar berasal dari pihak swasta," jelas data itu.

Dengan dibangunnya infrastruktur tersebut diharapkan target rasio elektrifitasi sekitar 76,8 persen pada tahun 2014 bisa tercapai. Saat ini rasio elektrifikasi baru mencapai 65,1 persen.

Pembangunan infrastruktur tersebut juga dilakukan untuk mendukung pertumbuhan permintaan listrik yang meningkat sekitar 9 persen per tahun.

17 oktober 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Pemerintah Rugikan PLN Dengan TDL Rendah

Pemerintah dinilai telah bersikap tidak adil dalam penetapan tarif dasar listrik (TDL) terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pasalnya, TDL yang selama ini ditetapkan pemerintah tidak dapat menutupi biaya produksi listrik yang dikeluarkan BUMN listrik ini.

"Dari awal pemerintah sudah salah dalam menentukan tarif," ujar Pengamat Kelistrikan, Tri Mumpuni saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (18/11/2009).

Tri memaparkan, berdasarkan perhitungannya, untuk memproduksi listrik sebesar 1 kwh di sistem listrik Jawa Bali diperlukan biaya sekitar Rp 1.000 hingga 1.200 per kwh, sementara harga jual listrik rata-rata di PLN Jawa Bali Rp 664,5 per kwh. Menurutnya, seharusnya PLN menjual listrik itu sebesar Rp 1.300 per kwh atau sama dengan biaya pokok produksi listrik.

"TDL itu harusnya merefleksikan biaya produksinya. Rakyat juga harus tahu bahwa memproduksi listrik itu mahal," ungkapnya.

Tri juga menilai kebijakan subsidi yang ditetapkan pemerintah saat ini masih terlalu berpihak kepada orang kaya. Menurutnya, subsidi listrik seharusnya hanya diberikan kepada para pelanggan golongan 450 VA yang pemakaiannya sekitar 300 KWh per bulan.

"Betapa tidak adil kalau orang-orang kaya itu masih disubsidi juga," tandasnya.

18 november 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Kaltim Terancam Krisis Listrik di 2010

Pemerintah memutuskan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masuk proyek 10.000 Megawatts (MW). Namun PLN tetap menyatakan krisis listrik mengancam di tahun 2011 mendatang apabila Kaltim tidak memiliki pembangkit baru, khususnya untuk memperkuat 3 kota di Sistem Mahakam seperti Balikpapan,Samarinda dan Tenggarong.

"Tingginya permintaan sambungan baru menyebabkan di tahun 2011 terancam terjadi krisis listrik," kata GM PT PLN Wilayah Kaltim, Achmad Siang ketika dihubungi detikFinance, Jumat (20/11/2009).

Dalam proyek 10.000 MW tersebut, Kaltim mendapat jatah 2x100 MW di Teluk Balikpapan yang dibangun secara bertahap pada tahun 2012 serta tahun 2013 masing-masing 100 MW.

Achmad mengungkapkan, daftar tunggu sambungan baru saat ini mencapai 300 MW di Sistem Mahakam, yang baru akan dipenuhi pada 2010. Pasokan datang dari pembangkit baru berkapasitas 40 MW di Tanjung Batu, Kabupaten Kutai Kartanegara serta 20 MW di Karang Joang, Balikpapan yang akan beroperasi di tahun 2010.

Pembangkit yang telah beroperasi saat ini di sistem mahakam adalah PLTG Sambera, PLTD Karang Asam, PLTD Keledang, PLTD Gunung Malang, PLTD Batakan serta PLTGU Tanjung Batu. Beberapa diantaranya harus menjalani pemeliharaan lantaran berusia puluhan tahun, namun tetap akan mampu melayani beban puncak malam hari sebesar hingga 210 MW dari ketersediaan daya yang dimiliki sebesar 225 MW.

Lebih lanjut dikatakan Achmad, krisis listrik yang mengancam di tahun 2011 juga disebabkan keterbatasan dana dan investasi terkait jaringan dan pembangunan fasilitas penyaluran daya.

"Itu butuh investasi besar dan PLN keterbatasan," tambah Achmad tanpa merinci besaran dana investasi yang disebutkannya.

Ketika disinggung apakah kondisi tersebut akan mengancam target Kaltim bebas krisis listrik 2013, Achmad mengaku tetap optimistis.

"Kami tetap optimistis Kaltim bebas krisis listrik tahun 2013 karena pemerintah pusat dan provinsi Kaltim,berkomitmen tentang hal itu," pungkasnya.

20 november 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

PLN Gandeng Swasta Atasi Defisit Listrik

PLN membuat kontrak dengan beberapa perusahaan yang memiliki kelebihan pasokan listrik (excess power) untuk mengatasi defisit pasokan listrik di beberapa wilayah di Indonesia. PLN telah melakukan pembicaraan dengan 11 pemilik excess power dari propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Mereka adalah pengusaha pabrik kelapa sawit, pabrik kertas, pabrik gas dan pabrik tekstil.

Upaya mengatasi krisis listrik di daerah-daerah luar Jawa secara mendasar memang harus menunggu selesainya proyek 10.000 MW, tetapi hal tersebut memerlukan waktu. Untuk mengatasi defisit listrik secara cepat PLN melakukan dua hal yakni membeli excess power dan menyewa genset berkapasitas besar.

Pada pertemuan Jum’at pekan lalu (20/11/09) PLN langsung mendapatkan konfirmasi kesediaan dan kesiapan dari para pemilik excess power untuk membantu PLN memasok sebagian listriknya. Kontrak yang ditandatangani adalah kesediaan pemilik excess power untuk memasok listrik ke PLN sebesar 96 MW, dengan rincian sebagai berikut :

· Sumatera Utara 12 MW

· Riau 16 MW

· Bintan 4 MW

· Jawa Timur 10 MW

· Kalimantan Selatan 17 MW

· Jawa Barat 20 MW

· Lampung 6 MW

· Jambi 11 MW

Sebelumnya PLN telah menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 108 MW dari perusahaan pemilik excess power di Sumatera Utara sebesar 47 MW dan Jawa Barat sebesar 61 MW. Saat ini pasokan listrik tersebut sudah masuk ke sistem PLN.

Pada pertemuan yang juga dihadiri para General Manager PLN itu, secara umum PLN meminta masukan dari para pengusaha mengenai cara yang tercepat proses administrasi dan penerapan harga yang bisa diterima kedua pihak secara win-win.

Rencananya General Manager dari wilayah yang bersangkutan akan menandatangani perjanjian pembelian listrik dengan para pemilik excess power. Diharapkan pasokan listrik dapat dialirkan ke sistem PLN dalam waktu secepatnya.

Beberapa waktu lalu PLN telah membeli excess power di Sumatera Utara dari PT Inalum dan PT Growth Plantation sebesar 47 MW. Selain itu PLN juga membeli excess power di Jawa Barat dari PT Bekasi Power dan PT Argopantes sebesar 39 MW.

PLN akan terus menginventarisir potensi excess power di setiap daerah dan melakukan upaya persuasi kepada para pemiliknya untuk membantu mengatasi defisit listrik. PLN bersedia membayar biaya produksi excess power di tambah margin yang wajar bagi pemilik. PLN memperkirakan potensi excess power yang dapat dimanfaatkan dari industry argo di Sumatera dan Kalimantan tidak kurang dari 300 MW.

27 november 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

TRAFO IBT 500/150 KV CAWANG BARU TELAH BEROPERASI

Pada hari Sabtu, 5 Desember 2009, pkl. 16.41 WIB trafo Interbus Transformer (IBT) # 2, 500/150 KV, 500 MVA di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cawang Baru telah beroperasi. Trafo ini langsung dibebani hingga 100 MW, setelah sebelumnya dilakukan pemanasan selama 24 jam. Secara bertahap trafo tersebut akan dibebani sampai beban normal, seperti sebelum mengalami gangguan, sekitar 360 MW. “Ditargetkan mulai Senin besok (7/12) trafo sudah bisa beroperasi maksimal untuk mengcover beban” kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar. Trafo ini merupakan pengganti trafo yang mengalami gangguan pada tanggal 29 September 2009 lalu, yang menyebabkan tejadinya pemadaman bergilir di beberapa tempat di Jakarta. Trafo pengganti didatangkan dari GITET Krian, Surabaya.

“Pemulihan trafo IBT Cawang Baru tersebut lebih cepat dari yang ditargetkan pada 19 Desember 2009”. Lanjut Fahmi. Untuk mengejar target operasi tersebut Tim Recovery (pemulihan) gangguan Trafo Cawang dibawah kordinasi PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali, Region Jakarta dan Banten harus bekerja siang dan malam, secara shift sejak 31 Oktober 2009. Seluruh teknisi PLN Region Jakarta dan Banten yang berjumlah sekitar 93 orang dikerahkan untuk memulihkan trafo tersebut.

Pelaksanaan pekerjaan juga dibantu teknisi dari Hitachi untuk peralatan di sisi 150 kV dan teknisi AREVA untuk komponen peralatan di sisi 500 kV. Sedangkan supervisi pengujian dilakukan oleh PLN Jasa Sertifikasi.

GI KEMBANGAN PERLU PEMELIHARAAN

Dengan telah beroperasinya Trafo IBT #2 Cawang Baru tersebut diharapkan kondisi kelistrikan di subsistem Jakarta akan menjadi lebih baik. Meskipun demikian kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berhemat dalam pemakaian listrik, mengingat kondisi pasokan yang masih terbatas. Saat ini beban gardu induk yang memasok listrik ke Jakarta rata-rata sudah di atas 90 %.

Mulai tahun 2010 PLN akan memperkuat sub sistem Jakarta yang sebagian pendanaannya telah dialokasikan Pemerintah melalui kredit eksport sebesar 300 juta US dollar atau sekitar Rp. 2,85 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp. 8,6 triliun.

Disamping itu, gardu induk (GI) Kembangan sudah mendesak untuk dipelihara, dan jika dilakukan hal ini akan menyebabkan terjadinya potensi pemadaman di Jakarta Barat sekitar 200 MW. Untuk menghindarkan pemadaman tersebut PLN sedang merelokasi trafo 500 MVA dari GITET Mandirancan, Cirebon ke GITET Balaraja Tangerang dan direncanakan proses relokasi selesai tanggal 16 Desember 2009.

Oleh karena itu sewaktu –waktu bisa saja terjadi pemadaman bergilir di daerah Kembangan dan sekitarnya sampai selesainya proses relokasi tersebut jika pemeliharaan GI Kembangan terpaksa harus dilakukan.

05 Desember 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

PROYEK PEMBANGKIT 10.000 MW MULAI BEROPERASI

Kamis, 10 Desember 2009, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Jack Purwono didampingi Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar beserta jajaran Direksi dan Komisaris Utama melaksanakan kunjungan kerja ke proyek PLTU Labuan, Banten. Proyek ini merupakan bagian dari proyek percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW yang dilaksanakan oleh PLN berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2006.

Proyek percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW mulai menunjukkan hasilnya dengan masuknya 1 unit PLTU Labuan 300 MW ke sistem interkoneksi Jawa Bali sejak Juli 2009. Proyek PLTU Labuan dengan total kapasitas 2 x 300 MW berlokasi di desa Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Propinsi Banten.

Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara ini berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara.

Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW. Pembangunan proyek – proyek PLTU tersebut guna mengejar kekurangan pasokan tenaga listrik sampai beberapa tahun ke depan. Proyek ini selain menunjang program diversifikasi energi ke non bahan bakar minyak (BBM) dengan memanfaatkan batubara berkalori rendah yang cadangannya tersedia melimpah di tanah air, juga bertujuan lain yakni menekan harga pokok produksi (HPP).

MANFAAT PLTU LABUAN

Dengan beroperasinya Unit 1 PLTU Labuan diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya :

· Mengurangi penggunaan BBM untuk operasional pembangkitan dalam jumlah cukup signifikan, sehingga dapat mengurangi subsidi BBM.

· Pemanfaatan energi alternatif (batubara) yang saat ini tersedia cukup banyak di Kalimantan dan Sumatera, secara signifikan akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat pada wilayah sumber batubara, dilain pihak BBM oleh Pemerintah hanya untuk export guna menghasilkan devisa negara.

· Meningkatkan mutu dan keandalan sistim penyediaan, penyaluran serta pelayanan tenaga listrik, yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi daerah, regional dan nasional serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

· Menanggulangi krisis energi listrik akibat pertumbuhan beban, khususnya untuk wilayah Jawa Bali, dengan terwujudnya regional balanced system ketenagalistrikan Jawa Bali.

· Dengan penggunaan bahan bakar non BBM, maka HPP listrik dapat ditekan sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan

· Mempercepat proses pertumbuhan wilayah/daerah setempat disekitar PLTU Labuan, dengan akan bertumbuhnya berbagai sarana pemukiman, industri kecil, menengah dan besar.


10 Desember 2009
-------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran proyek 10.000 MW Labuan, dapat didownload di sini: "Proyek 10.000 MW Labuan"
-------------------------------------------------------------------------------------

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT PEMBANGUNAN PROYEK PLTU 3 JAWA TIMUR, TANJUNG AWAR-AWAR (2 X 350 MW), PLTU KEPRI, TJ BALE KARIMUN (2 X 7 MW), PLTU 1 RIAU, BENGKALIS (2 X 10 MW), PLTU 2 RIAU, SELAT PANJANG (2 X 7 MW), PLTU 1 KALIMANTAN BARAT, PARIT BARU (2 X 50 MW), PROYEK TRANSMISI JAWA BALI, PROYEK TRANSMISI LUAR JAWA BALI, PROYEK TRANSMISI GARDU INDUK GAS INSULATED SWITCHGEAR & UNDER GROUND CABLE PULAU JAWA

Senin, 14Desember 2009PLN berhasil menyelesaikan pendanaan untuk seluruh proyek 10.000 MW. Disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar menandatangani enam Perjanjian Kredit jangka panjang dengan perbankan dalam dan luar negeri dengan total pinjaman sebesar Rp 10 triliun yang akan digunakan untuk pendanaan Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit berbahan bakar batubara (Proyek 10.000 MW).

Perjanjian Kredit yang ditandatangani tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dengan Bank of China untuk porsi USD Proyek PLTU 3 Jawa Timur Tanjung Awar-Awar senilai US$ 371,5 juta

2. Dengan sindikasi Bank BRI dan Bank BCA untuk 3 PLTU di Riau yaitu PLTU Kepri Tanjung Bale Karimun, PLTU 1 Riau Bengkalis, PLTU 2 Riau Selat Panjang, dan PLTU 1 Kalimantan Barat Parit Baru yang terbagi dalam dua Perjanjian Kredit dengan jumlah total sebesar Rp 1.51 Triliun terdiri dari

a. porsi Rupiah sejumlah Rp 636 Milyar

b. porsi US Dollar sejumlah USD 87,2 juta atau ekivalen dengan Rp 872 Milyar

3. Untuk proyek transmisi yang terkait dengan Proyek 10.000 MW terdiri dari tiga Perjanjian Kredit yaitu

a. Paket 1 dengan sindikasi Bank Mandiri dan Bank BCA untuk 26 proyek Transmisi tersebar yang berada di Jawa senilai Rp 2.6 Triliun,

b. Paket 2 dengan sindikasi Bank BNI dan Bank BRI untuk 20 proyek Transmisi tersebar yang berada di Luar Jawa senilai Rp 1.9 Triliun

c. Paket 3 dengan Bank BCA untuk porsi Rupiah tiga buah kontrak Proyek Gas Insulated Switchgear (GIS) dan Under Ground cable di Jawa senilai Rp 327 Milyar.

Perjanjian Kreditdari Bank of China ini didukung sepenuhnya oleh Sinosure yaitu lembaga penjamin kredit ekspor, sebuah badan Pemerintah China. Kredit dengan tenor 13 tahun termasuk masa tenggangtiga tahun dengan suku bunga mengambang berbasis LIBOR merupakan bentuk pendanaan yang pas untuk proyek ini. Sedangkan dari Bank Domestik yang ikut berpartisipasi yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BCA kredit diberikan dengan tenor 10 tahun door-to-door termasuk masa tenggang tiga tahun dengan suku bunga mengambang berbasis JIBOR. Terhadap Perjanjian Kredit ini diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah no 91 tahun 2008.

Penandatanganan enam buah Fasilitas Kredit tersebut diatas dengan jumlah total sebesar USD 458.7 juta dan Rp 5.5 Triliun atau setara dengan Rp 10 Triliun merupakan pendanaan 85% dari nilai kontrak pembangunan proyek2 tersebut, sisanya 15% dari nilai kontrak telah disediakan dari Anggaran PLN

Fahmi Mochtar menyampaikan bahwa acara penandatanganan Perjanjian Kredit hari ini merupakan momen yang istimewa bagi PLN karena dua hal

Pertama :.Merupakan kredit perbankan yang pertama yang ditandatangani PLN untuk mendukung proyek transmisi. Hal ini merupakan terobosan dan pengalaman baru baik bagi PLN maupun dari sisi kredit perbankan.

Kedua :.Merupakan kredit perbankan yang terakhir untuk pendanaan pembangkit proyek 10.000 MW sehingga seluruh pendanaan untuk 33 PLTU telah tersedia dari pinjaman Bank dan siap untuk dimanfaatkan. Dengan demikian total pinjaman perbankan untuk porsi USD dan porsi Rupiah proyek 10.000 MW adalah sebesar Rp 68,6 triliun (USD 4,9 Milyar ditambah Rp 19,6 Triliun). Penyelesaian proses pendanaan proyek 10.000 MW ini merupakan suatu tahapan hasil kerja keras tim PLN sehingga untuk tahun 2010 kami dapat lebih fokus pada penyelesaian konstruksi pisik di lapangan, Fahmi Mochtar menambahkan.

Keenam perjanjian kredit yang ditandatangani tersebut melengkapi serangkaian perjanjian kredit perbankan yang telah ditandatangani PLN secara bertahap untuk mendukung pendanaan proyek 10.000 MW yang merupakan penugasan Pemerintah kepada PLN melalui Peraturan Presiden No. 71/2006. Proyek ini merupakan jawaban atas tingginya permintaan tenaga listrik nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus dimaksudkan menekan biaya produksi melalui penggantian BBM dengan batubara yang biaya bahan bakarnya lebih murah.

Perlu ditambahkan bahwa walaupun aspek pendanaan baru saja dapat diselesaikan, namun perkembangan pekerjaan konstruksi di lapangan sudah lebih maju. Sebagai gambaran saat ini sedang dibangun 33 PLTU berbahan bakar batubara terdiri dari 10 PLTU berlokasi di Pulau Jawa dan 23 PLTU di luar Pulau Jawa. Diantara proyek-proyek tersebut 10 proyek kemajuan pembangunannya sudah diatas 50% yaitu PLTU Labuan Banten, PLTU Suralaya Banten, PLTU Indramayu Jabar, PLTU Rembang Jateng, PLTU Paiton Jatim, PLTU Pacitan Jatim, PLTU Teluk Naga/Lontar Jabar, PLTU Tanjung Bale Karimun Kepri, PLTU Ende NTT, dan PLTU Kendari Sultra.

14 Desember 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Ini Dia Jajaran Direksi Baru PLN

Pemerintah telah menetapkan nama-nama baru dalam jajaran direksi PT PLN (persero). Jabatan Dirut akan dijabat Dahlan Iskan, sementara Wakil Dirut akan dihapuskan.

Total anggota Direksi PLN terdiri dari 10 orang, termasuk Dirut. Mereka rencananya akan dilantik di kantor pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (23/12/2009).

Semenjak Menneg BUMN dijabat Mustafa Abubakar, pelantikan pejabat BUMN selalu dilakukan di kantor BUMN bersangkutan. Hal serupa dilakukan ketika Mustafa melantik Sutarto Alimoeso sebagai Dirut Bulog, yang digelar di kantor Bulog.

Menurut sumber-sumber detikFinance, ada dua direktur lama PLN yang masih bertahan. Susunan Direksi baru PLN adalah:

* Direktur Utama: Dahlan Iskan (Saat ini CEO Jawa Pos Group)
* Direktur bisnis dan manajemen risiko: Murtaqi Syamsuddin (Saat ini Direktur Jawa Bali PLN)
* Direktur Keuangan: Setio Anggoro Dewo (Saat ini Dirkeu PLN),
* Direktur SDM: Eddy Erningpradja (Saat ini Manajer SDM & Organisasi P3B Sumatera),
* Direktur pengadaan strategis: JB Bagyo Riawan (Saat ini Deputi Direktur (DD) Pembangkitan Jawa-Bali)
* Direktur energi primer: Nur Pamudji (saat ini General Manager PLN P3B Jawa Bali)
* Direktur perencanaan dan teknologi: Nasri Sebayang (Saat ini Kepala Satuan Energi Primer PLN)
* Direktur Operasi Jawa Bali: Ngurah Adnyana (Saat ini General Manager PLN Distribusi Bali)
* Direktur operasi Indonesia bagian Barat: Harry Jaya Pahlawan (Sekretaris Perusahaan PLN),
* Direktur operasi Indonesia bagian Timur: Vickner Sinaga (ketua tim ERS PLN)


Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku seluruh persiapan pelantikan jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero) sudah selesai.

"Semua persiapan pelantikan sudah selesai. Sudah siap dilaksanakan besok (hari ini, Rabu (23/12/2009)," katanya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (22/12/2009) malam.

Menurut Said, selain calon direksi baru, pelantikan tersebut juga akan dihadiri jajaran direksi yang saat ini masih menjabat untuk dicopot dari dari jabatannya.

Dengan lengkapnya seluruh persiapan pelantikan tersebut, berarti Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengenai pengangkatan dan pemberhentian direksi sudah terbit.

Begitu juga dengan kontrak kerja para direksi baru beserta key performance indicator (KPI) telah disiapkan.

Menurut Said, Kementerian BUMN juga telah memanggil jajaran direksi PLN lama terkait pemberhentiannya. "Semua sudah, tidak ada yang protes," tambahnya.

Menanggapi isu demo yang akan dilakukan Serikat Pekerja PLN, Said mengatakan hal itu tidak akan dilarang oleh Kementerian BUMN. Menurutnya, sah-sah saja orang menyampaikan aspirasinya.

"Tidak apa-apa kalau demo, semua orang punya hak bersuara," imbuhnya.

23 desember 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

PLN Gencarkan Pemberantasan Pencurian Listrik

PT PLN (persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang akan meningkatkan upaya pengurangan tingkat kehilangan daya listrik dari pembangkit ke konsumen (losses ) khususnya dari praktek-praktek pencurian listrik hingga ke titik minimal.

Sebelumnya Dirut PLN yang baru Dahlan Iskan telah menandatangani kontrak kerja dengan Menneg BUMN salahnya satunya mengurangi losses listrik secara nasional dari 10% menjadi 8,5% hingga 2014.

General Manager PLN Disjaya dan Tengerang Purnomo Willy mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan melakukan peremajaan peralatan pengukuran yang usianya sudah uzur dalam rangka mengurangi tejadinya losses listrik.

"Untuk tahun 2010 kita insentifkan lagi, itu kita sudah lakukan ini semua, hanya tinggal tingkatkan pengawasan, termasuk kepada pelanggan skala besar," kata Willy dalam pesan singkatnya kepada detikFinance , Sabtu(26/12/2009).

Willy menjelaskan melalui operasi P2TL selama setahun ini, ia mengklaim telah berhasil menurunkan tingkat losses listrik di Jakarta sebesar 9,01% pada posisi bulan November, padahal pada awal tahun 2009 masih mencapai 10,1%.

"Sebenarnya kalau losses di bawah 9% lebih pada hal teknis sebesar 7%, sisanya pencurian dan masalah administrasi," katanya.

Dari pelanggan Jakarta dan sekitarnya yang mencapai 3,5 juta pelanggan, menurut Willy sebanyak 92% adalah pelanggan rumah tangga sedangkan sisanya adalah pelanggan industri, bisnis, dan perkantoran.

Ia memperkirakan ada kurang lebih sebanyak 3-4% pelanggan di Jakarta yang diduga terjadinya kelainan penggunaan listrik, baik tidak disengaja maupun disengaja termasuk melakukan pencurian listrik. Sementara tingkat losses listrik yang dipicu oleh faktor teknis lebih dipicu oleh jaringan kawat listik dan proses penyusutan di trafo-trafo PLN.

Sementara itu Manager PLN Area Pelayanan Pondok Ungu Lasiran mengatakan selama periode November-Desember 2009 pihaknya telah menertibkan banyak pelanggaran bagi para pelanggan industri, bisnis, dan rumah tangga. Di antaranya pasar malam dan hunian liar yang sebagian besar menggunakan listrik secara illegal.

Dikatakan Lasiran selama bulan November hingga Desember 2009 penertiban telah di lakukan di beberapa pasar malam di antaranya Pasar Candra Baga dan Pasar
Malam Harapan Indah Bekasi. Dari kedua pasar tersebut didapatkan jumlah sebanyak 281 kios yang menggunakan listrik secara illegal.

Sementara untuk daerah-daerah hunian liar telah di tertibkan sebayak 3 lokasi dengan total pelanggan liar yang berhasil ditertibkan sebanyak 231 pelanggan telah resmi menjadi pelanggan selama bulan November hingga Desember. Beberapa lokasi antara lain Jalan Reformasi Jakarta Utara, Kampung Tanggul Bekasi, Kampung Telar Taruma Jaya Bekasi.

"Kerugian yang berhasil diselamatkan akibat pemasangan ilegal tersebut sekitar Rp 329 juta," katanya.

Dikatakannya upaya penertiban akan terus dilakukan mengingat di kawasan Jakarta Timur masih banyak daerah-daerah yang rawan pencurian listrik.

Lasiran menjelaskan salah satu tujuan dari penertiban ini adalah di antaranya menghindari terjadinya kebakaran akibat adanya pemasangan jaringan yang tidak standar di masyarakat termasuk menekan losses listrik dan lain-lain.

26 desember 2009
-------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: PLN.co.id, detikfinance.com, vivanews.com